RADARPALU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan berpartisipasi pada Apel Siaga Pencegahan Karhutla bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Provinsi Riau (25/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran akibat potensi iklim ekstrem tahun ini.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menekankan bahwa ancaman karhutla pada tahun ini perlu diwaspadai secara serius.
Baca Juga: Takwin Serap Aspirasi di Forum Diskusi Sawit, DPRD Siap Perkuat Pengawasan
Musim kemarau panjang yang diproyeksikan terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino, serta penurunan curah hujan yang signifikan menjadi faktor utama meningkatnya risiko kebakaran.
Oleh sebab itu, Hanif Faisol mengajak seluruh lapisan masyarakat waspada terhadal risiko karhutla terutama di Riau dengan lahan gambut yang luas.
“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan, membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujar Hanif.
Baca Juga: Anwar Hafid Pimpin MIPI 2026–2031, Muhammad Safri Sebut Kebanggaan bagi Sulawesi Tengah
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahhan hingga saat ini telah mencapai lebih dari 52.000 hektare, angka yang meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, didorong untuk memperkuat kesiapsiagaan melalui langkah-langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono menyatakan kesiapan penuh seluruh anggota GAPKI untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla, khususnya melalui penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Mukti menyampaikan bahwa seluruh anggota GAPKI secara konsisten telah menjalankan praktik Zero Burning Policy sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan industri kelapa sawit.
Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota juga aktif membangun dan mengoperasikan infrastruktur pencegahan kebakaran seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi.
“GAPKI dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.
Baca Juga: Panen Nila Bioflok di Sigi, Strategi Nyata Tekan Stunting dan Perkuat Ketahanan Gizi Masyarakat
Lebih lanjut, Mukti menegaskan bahwa upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam hal ini, GAPKI siap mendukung arahan pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan kesiapsiagaan tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana operasional yang konkret dan implementatif di lapangan.
"GAPKI telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan membuat surat edaran kepada seluruh anggota serta melakukan sosialisasi prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit," tambahnya.
Baca Juga: Resmi Pimpin MIPI, Gubernur Anwar Hafid Dorong Inovasi Ilmu Pemerintahan
Partisipasi GAPKI dalam Apel Siaga ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan karhutla yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak dini, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan secara signifikan, serta memberikan perlindungan optimal bagi lingkungan dan masyarakat.(*)
Editor : Mugni Supardi