JAKARTA, RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (25/4/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong pengembangan ilmu pemerintahan yang adaptif dan relevan dengan tantangan birokrasi modern.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan bahwa amanah yang diterimanya merupakan sinyal kuat untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Pimpin MIPI, Ilmu Pemerintahan Didorong Turun ke Daerah
Menurutnya, organisasi tersebut harus bergerak lebih cepat dan bekerja lebih keras agar mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ujar Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan bahwa pemerintahan tidak cukup hanya mengejar predikat baik, namun harus berlandaskan prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid dan PGP Teken MoU, Lapangan Golf Palu Siap Dikembangkan Kembali
Ia menilai kebijakan yang benar akan selalu menghasilkan manfaat yang baik bagi masyarakat, sedangkan kebijakan yang tampak baik belum tentu berpijak pada prinsip yang tepat.
“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Anwar Hafid juga menyampaikan optimismenya bahwa MIPI dapat menjadi motor penggerak dalam perkembangan birokrasi nasional melalui lahirnya gagasan, inovasi, serta rekomendasi strategis.
aBaca Juga: Anwar Hafid Kunci Program ke Data, Bantuan Tak Boleh Melenceng
Ia berkomitmen menjalankan kepercayaan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, etika birokrasi, dan kontribusi konkret terhadap pengembangan ilmu pemerintahan.
“Saya optimis, bahwa MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” katanya.
Ke depan, arah kepemimpinan MIPI di bawah Anwar Hafid akan menitikberatkan pada penguatan kolaborasi dan sinergi antara akademisi, praktisi, serta pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. ***
Editor : Talib