RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka memperkuat pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual (KI), merek, dan Indikasi Geografis. Kegiatan tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Selasa (21/7/2026).
Koordinasi dilakukan bersama jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni Claudia dan Aulia dari Direktorat Pemberdayaan dan Edukasi, serta Anggoro dan Hendar dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Siap Dorong Perkebunan Sawit yang Inklusif dan Berdaya Saing
Salah satu hasil penting dalam koordinasi tersebut adalah sinkronisasi dan cross-check data Sentra Kekayaan Intelektual antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dengan DJKI.
Berdasarkan hasil verifikasi, pembentukan Sentra KI di wilayah Sulawesi Tengah telah mencapai 100 persen, yang menjadi capaian penting dalam memperluas layanan dan pembinaan Kekayaan Intelektual di daerah.
Selain itu, DJKI memberikan arahan bahwa lembaga pemerintah seperti BRIDA, BAPPERIDA, maupun BAPELITBANGDA yang belum membentuk Sentra KI secara formal dapat memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja sebagai dasar pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Posbankum dan Kapasitas Paralegal Lewat Sosialisasi Regulasi Terbaru
Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup pencatatan atau pendaftaran KI, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan dan komersialisasi hasil karya yang dimiliki.
Koordinasi juga membahas tindak lanjut permohonan Indikasi Geografis Durian Parigi Moutong yang masih memerlukan perbaikan data pemohon.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah akan segera berkoordinasi dengan penanggung jawab permohonan agar perubahan data dapat segera diselesaikan.
