RADAR PALU — Fakta di balik membengkaknya biaya proyek kereta cepat Whoosh akhirnya terungkap. Pemerintah mengakui, proyek ini sempat berjalan tanpa kendali yang jelas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka-bukaan soal penyebab cost overrun yang kini membebani keuangan negara. Ia menyebut, masalah klasik seperti pembebasan lahan yang lambat hingga koordinasi antarinstansi yang buruk menjadi biang keladi.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: Purbaya Berikan Pendampingan untuk Pegawai Kena OTT, Tapi Tak Lindungi yang Bersalah
Menurut Purbaya, persoalan sudah muncul sejak awal pembangunan proyek kereta cepat Whoosh. Bahkan, mitra dari Tiongkok sempat mengeluhkan minimnya progres di lapangan.
“Dalam satu sampai dua tahun, lahan yang dibebaskan baru sekitar empat kilometer,” ungkapnya.
Kondisi itu membuat proyek berjalan tersendat. Padahal, proyek strategis seperti Whoosh membutuhkan kecepatan dan kepastian di setiap tahapannya.
Baca Juga: Kemenkes Buka Rekrutmen Tenaga CPMU dan Analis Surveilans Influenza untuk Proyek CARE-I
Masalah tidak berhenti di situ. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata tidak ada satu pihak pun yang benar-benar memegang kendali penuh atas proyek tersebut.
Akibatnya, setiap ada kendala, pelaksana proyek kebingungan harus berkoordinasi dengan siapa.
“Saya tanya siapa yang handle proyeknya? Tidak ada. Ngadu ke BUMN, dipingpong ke PU, lalu ke instansi lain lagi,” jelas Purbaya.
Situasi ini menciptakan kekacauan koordinasi. Tidak ada komando tunggal yang bisa mengambil keputusan cepat di lapangan.
Pada akhirnya, proyek sempat ditarik ke koordinasi Kementerian Koordinator untuk dibenahi. Namun, menurut Purbaya, perbaikan berjalan lambat dan tidak langsung menyelesaikan seluruh masalah.
Dampaknya terasa nyata. Proyek yang seharusnya berjalan cepat justru tersendat, memicu pembengkakan biaya yang signifikan.
Baca Juga: PPK–PPTK Proyek Perpustakaan Parimo Diperiksa Polisi
Beban itu kini berujung pada kewajiban pembayaran utang yang harus ditanggung pemerintah Indonesia.
Purbaya menegaskan, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang pada proyek-proyek strategis nasional lainnya.
“Ke depan tidak boleh seperti ini. Proyek besar harus benar-benar dikawal, supaya yang menjalankan tidak bingung,” tegasnya.
Baca Juga: Penandatanganan MoU Proyek Listrik Tenaga Surya
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan struktur komando dalam proyek besar. Tanpa itu, koordinasi akan kacau dan berpotensi merugikan negara.
“Waktu itu mereka bingung, saya juga bingung. Tidak ada yang jaga,” tambahnya.
Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek besar ke depan. Monitoring akan dilakukan lebih sistematis agar setiap kendala bisa ditangani cepat.
Kasus Whoosh kini menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya koordinasi bisa berujung pada pembengkakan biaya.
Di tengah ambisi pembangunan infrastruktur, satu hal jadi catatan penting: tanpa manajemen yang solid, proyek sebesar apa pun bisa tersandung.***
Editor : Muhammad Awaludin