RADAR PALU — Ancaman kemarau panjang 2026 mulai di depan mata. Tapi pemerintah memastikan petani tidak dibiarkan berjuang sendiri.
Di tengah risiko kekeringan yang meningkat, produksi pangan nasional diklaim tetap aman. Kuncinya ada pada pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang dijaga ketat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah antisipasi sudah disiapkan jauh sebelum musim kering datang.
Baca Juga: 170 Bupati Dikumpulkan Mentan Amran, Rp3 Triliun Digelontorkan: Irigasi Dikebut Hadapi Kemarau
“Langkah strategis sudah kami siapkan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system hingga optimalisasi air melalui irigasi, embung, dan pompanisasi,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi iklim, kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan intens. Sejumlah wilayah sentra pangan, terutama di Pulau Jawa, berpotensi mengalami krisis air irigasi.
Dampaknya tak main-main. Pola tanam bisa terganggu, indeks pertanaman turun, hingga ancaman gagal panen.
Namun Kementerian Pertanian memilih tidak menunggu situasi memburuk. Intervensi dipercepat, terutama di daerah rawan kekeringan.
Baca Juga: Jemput Bola ke Kementan, Bupati Parimo Siapkan Strategi Hadapi Kemarau 2026
Salah satu langkah utama adalah pemanfaatan pompa air dan sumber air alternatif. Petani didorong untuk tetap menanam, meski pasokan air terbatas.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyebut, pompanisasi kini jadi “senjata utama” menghadapi kemarau.
“Dengan pompa air, petani tetap bisa mengakses sumber air. Jadi aktivitas pertanian tidak berhenti,” tegasnya.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 80 ribu unit pompa air ke berbagai daerah. Tahun 2026 ini, ditargetkan tambahan 11 ribu unit lagi.
Langkah ini menunjukkan skala intervensi yang cukup besar untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Tak hanya soal air, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk subsidi tetap aman. Ini penting, karena biaya produksi kerap jadi beban petani saat kondisi iklim tidak menentu.
Per 20 April 2026, dari total alokasi 9,55 juta ton pupuk subsidi, masih tersedia sekitar 7 juta ton.
Baca Juga: Banggai hingga Parigi Moutong Berpotensi Alami Kemarau Panjang
“Stok pupuk masih sangat cukup dan siap dimanfaatkan petani,” kata Amran.
Di lapangan, dampak kebijakan ini mulai terasa. Petani mengaku lebih tenang menghadapi musim kering.
Seperti yang dirasakan Junaedi, petani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia mengaku akses pupuk kini lebih mudah dan harga lebih terjangkau.
“Sekarang harga sesuai, bahkan lebih murah. Biaya produksi jadi lebih hemat,” katanya.
Tak hanya itu, bantuan pompa air yang diterima sejak beberapa tahun lalu menjadi penyelamat saat kemarau datang.
“Kalau tidak ada pompa, kami tidak bisa mengairi sawah. Sekarang kami bisa ambil air dari sungai,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak sekadar program di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak langsung ke petani.
Kementerian Pertanian menegaskan, strategi menghadapi kemarau tidak hanya soal bantuan fisik. Pendekatan juga dilakukan melalui sistem peringatan dini, pendampingan petani, hingga penyesuaian kalender tanam.
Dengan kombinasi ini, risiko gagal panen diharapkan bisa ditekan.
Di tengah ancaman iklim yang makin ekstrem, pertaruhan ada pada satu hal: seberapa cepat dan tepat langkah antisipasi dilakukan.
Untuk saat ini, pemerintah optimistis. Petani tetap bisa menanam, dan produksi pangan tetap terjaga.***
Editor : Muhammad Awaludin