RADAR PALU - Dialog antara pers dan institusi negara kembali mengemuka di Bogor. Dalam suasana terbuka, pimpinan media dan perwakilan Polri duduk bersama membicarakan posisi jurnalisme di tengah dinamika kebangsaan.
Pertemuan itu berlangsung di sela Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara yang diikuti insan pers dari berbagai daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir bersilaturahmi dan berdiskusi dengan pimpinan media massa dalam kegiatan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kementerian Pertahanan RI.
Baca Juga: Hari Kedua Retret PWI di Bogor: Disiplin Pers Diperkuat
Acara berlangsung di Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Johnny yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri dan menyapa para wartawan peserta retret.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan cair. Sejumlah isu dibahas, mulai dari dinamika kerja jurnalistik hingga peran media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Retret PWI Kemenhan Bekali Wartawan Nilai Bela Negara
Johnny mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan insan pers dalam membangun narasi publik dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ia menyebut jurnalisme memiliki posisi penting dalam menjaga nilai kebangsaan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Johnny menegaskan kebebasan pers merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.
Menurutnya, kebebasan tersebut perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen, termasuk aparat negara dan insan pers.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.
Silaturahmi ini diharapkan memperkuat hubungan kerja yang sehat dan dialogis antara Polri dan media.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya kontestasi opini publik, relasi antara pers dan aparat negara menjadi perhatian nasional. Dialog terbuka dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebebasan pers tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan hukum.***
Editor : Muhammad Awaludin