RADAR PALU – Pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat, pendidikan formal berbasis asrama yang seluruh biayanya ditanggung negara. Program ini diposisikan sebagai solusi jangka panjang memutus mata rantai kemiskinan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat Retret PWI 2026 di Bogor. Target nasionalnya jelas: kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.
Agus Jabo mengatakan, kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem dijalankan secara terukur dan berbasis data.
Pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar seluruh intervensi.
“Dengan DTSEN, kebijakan dibuat berbasis data yang akurat dan terukur,” ujar Agus Jabo, Jumat (30/1/2026).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan formal jenjang SD, SMP, hingga SMA berbasis asrama.
Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari pendidikan, asrama, seragam, hingga konsumsi harian bergizi.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tanpa melalui seleksi akademik.
Setiap siswa juga dibekali sarana pembelajaran berbasis teknologi serta pembinaan karakter.
Hingga Januari 2026, tercatat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 34 provinsi dengan total 15.954 siswa.
Program ini didukung ribuan tenaga pendidik serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Tujuan akhirnya mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mandiri,” kata Agus Jabo.
Di Sulawesi Tengah (Central Sulawesi), program Sekolah Rakyat dinilai relevan untuk menjangkau wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi. Pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan DTSEN agar sasaran bantuan pendidikan tepat dan berkelanjutan.***
Editor : Muhammad Awaludin