RADAR PALU— Di balik sistem digital negara yang terus berkembang, ada satu data yang dampaknya kini makin terasa langsung oleh masyarakat. Mulai dari bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, rekening bank yang bisa dibuka dalam hitungan menit, hingga identitas tetap aman saat bencana—semuanya bertumpu pada data kependudukan Dukcapil.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Tahunan PPATK Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (28/1/2026). Dalam forum nasional itu, Tito menegaskan bahwa data Dukcapil bukan sekadar arsip administrasi, melainkan fondasi layanan publik modern.
Menurut Tito, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan terus diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. Skala dan kecepatan pembaruan inilah yang membuat data Dukcapil menjadi rujukan utama berbagai sektor.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap karena Kemendagri punya jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” kata Tito, di kutip dari Kemendagri.go.id.
Bagi masyarakat, manfaat paling nyata terlihat pada penyaluran bantuan sosial. Melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis Dukcapil, pemerintah berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Langkah ini memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak, sekaligus menghindari kebocoran anggaran negara.
Tak berhenti di situ, Dukcapil juga menjadi penyelamat saat bencana terjadi. Ketika dokumen fisik seperti KTP atau KK hilang, identitas warga tetap bisa diverifikasi secara digital. Dengan begitu, bantuan darurat dan layanan perbankan tetap bisa diberikan tanpa hambatan.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegas Tito.
Di sektor keuangan, warga kini menikmati layanan yang jauh lebih cepat. Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID, proses pembukaan rekening bank yang dulu memakan waktu lama kini bisa diselesaikan hanya dalam 3–4 menit.
Kemudahan ini sekaligus memperkecil celah penipuan karena data Dukcapil dilengkapi biometrik akurat, mulai dari sidik jari, wajah, hingga iris mata. Tak heran jika lebih dari 7.000 lembaga pengguna, termasuk perbankan dan aparat penegak hukum, memanfaatkan data ini.
Kerja sama antara Kemendagri dan PPATK juga semakin intens. Data Dukcapil digunakan untuk memvalidasi identitas dalam analisis transaksi keuangan, membantu negara memerangi TPPU dan kejahatan finansial digital yang kian kompleks.
Meski begitu, Tito mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Di era digital, serangan siber terhadap sistem keuangan bisa berdampak besar bagi negara. Karena itu, penguatan keamanan siber menjadi keharusan.
“Sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkas Tito.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta perwakilan BIN, Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga strategis lainnya—menegaskan bahwa data Dukcapil kini berada di jantung pelayanan publik dan keamanan ekonomi nasional.***
Editor : Muhammad Awaludin