RADAR PALU – Pemerintah daerah (Pemda) diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Momentum keagamaan tersebut dinilai kerap memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Peringatan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi kemendagri.go.id.
“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” tegas Tomsi dalam arahannya.
Menurut Tomsi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan di atas meja. Pemda diminta aktif memantau kondisi pasar, berkomunikasi langsung dengan pedagang, serta memastikan rantai pasok berjalan lancar dari daerah produsen ke konsumen.
Dalam paparannya, Tomsi mengapresiasi penurunan harga sejumlah komoditas strategis nasional seperti telur ayam, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Namun demikian, ia mengingatkan adanya komoditas yang justru menunjukkan tren kenaikan.
“Yang perlu diwaspadai itu bawang putih dan minyak goreng. Di saat komoditas lain turun, dua ini justru naik,” ujar Tomsi.
Ia menekankan, daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng harus segera melakukan intervensi pasar, salah satunya melalui penambahan pasokan Minyakita agar harga kembali stabil dan terjangkau masyarakat.
Selain minyak goreng, Tomsi juga menyoroti potensi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Ia meminta agar Perum Bulog lebih aktif melakukan pengecekan dan intervensi stok.
“[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” kata Tomsi.
Ia menilai keberadaan Bulog di daerah harus benar-benar terasa manfaatnya, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok yang sangat sensitif terhadap gejolak inflasi.
Tomsi mengingatkan, pengendalian inflasi adalah proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi tinggi dari Pemda. Daerah dengan inflasi rendah pun bisa sewaktu-waktu mengalami lonjakan jika pengawasan melemah.
“Yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, itu tidak cukup,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir Plt. Sekretaris Utama BPS Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.***
Editor : Talib