RADAR PALU – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. Kali ini, giliran Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, yang diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama tujuh orang lainnya.
Sebanyak delapan orang diamankan KPK usai OTT yang dilakukan secara senyap pada Senin (19/1). Mereka diterbangkan ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal di Polres Kudus.
“Yang dibawa delapan orang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dari JawaPos.com, Selasa (20/1).
Meski belum membeberkan identitas lengkap pihak yang diamankan, KPK memberi sinyal kuat bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dugaan tersebut menguat setelah KPK mengonfirmasi ikut diamankannya pihak yang berperan sebagai pengepul.
“Koordinator kecamatan (pengepul),” ungkap Budi.
Istilah pengepul dalam konteks OTT kerap merujuk pada pihak yang mengoordinasikan aliran dana atau komunikasi dalam praktik transaksional jabatan. Pola ini sebelumnya juga ditemukan dalam sejumlah perkara korupsi kepala daerah.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa praktik transaksional dalam birokrasi masih menjadi persoalan laten di sejumlah daerah. OTT terhadap kepala daerah aktif bukan hanya persoalan individu, tetapi mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan transparan.
KPK menegaskan masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan. Penetapan tersangka beserta konstruksi perkara akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
Langkah cepat KPK dalam membawa para pihak ke Jakarta menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah dalam mengawal integritas pemerintahan daerah. Publik kini menanti sikap tegas KPK, sekaligus berharap penanganan perkara ini dapat menjadi efek jera bagi praktik korupsi struktural di daerah.
OTT Bupati Pati menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan publik dan penegakan hukum masih menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan terhadap pemerintah.***
Editor : Muhammad Awaludin