RADAR PALU – Harapan baru mulai tumbuh bagi ribuan warga Aceh Utara yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan 711 unit hunian sementara (huntara) sebagai solusi cepat di masa darurat transisi.
Pembangunan huntara ini menyasar warga yang rumahnya rusak berat, hilang, hingga hanyut, berdasarkan hasil pendataan dan validasi yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Hery Setiono, menegaskan bahwa pembangunan huntara menjadi prioritas utama agar warga terdampak tidak berlama-lama hidup dalam kondisi tidak layak.
“Validasi menunjukkan ada 711 keluarga yang membutuhkan hunian sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan,” ujar Hery dalam keterangan resmi, dikutip dari Jawa Pos, Jumat (16/1/2026).
Ratusan unit huntara tersebut dibangun di lima kecamatan terdampak, dengan sebaran terbanyak berada di Kecamatan Sawang sebanyak 241 unit, disusul Baktiya 215 unit, Dewantara 115 unit, Seunuddon 135 unit, dan Baktiya Barat 5 unit.
Di Kecamatan Seunuddon, pembangunan huntara sudah terlihat nyata. Sebanyak 84 unit huntara tengah dikerjakan di Desa Ulee Rubek Timur, memanfaatkan lahan bekas lapangan sepak bola desa seluas kurang lebih 14 ribu meter persegi.
BNPB membangun huntara dalam bentuk kopel agar proses konstruksi lebih efisien dan cepat. Setiap unit dirancang untuk layak huni, dilengkapi teras keluarga, kamar mandi pribadi, serta dukungan sanitasi berupa sumur bor dan sistem pembuangan limbah sederhana.
Tak hanya menyediakan bangunan fisik, BNPB juga memberi keleluasaan bagi warga terdampak dalam menentukan pilihan tempat tinggal sementara. Warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat tetap mendapatkan perhatian melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.
Skema ini dinilai memberi ruang adaptasi bagi warga sembari menunggu pembangunan hunian tetap. BNPB pun memastikan proses pendataan akan terus diperbarui.
“Jika hasil validasi lanjutan menunjukkan kebutuhan tambahan, pembangunan huntara akan disesuaikan,” kata Hery.
Secara keseluruhan, hingga 15 Januari 2026, penanganan pascabencana di Aceh Utara telah mencakup pembangunan 4.404 unit huntara, penyaluran DTH untuk 4.840 kepala keluarga, serta perencanaan 5.204 unit hunian tetap, baik insitu maupun relokasi.***
Editor : Muhammad Awaludin