RADARPALU - Matahari belum terlalu tinggi ketika kendaraan yang ditumpangi petugas sensus ekonomi 2026 meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan menuju wilayah Uwentumbu, yang berada di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Uwentumbu masih masuk wilayah administratif Kota Palu, tapi akses jalannya sangat menantang.
Semakin jauh perjalanan, jalan beraspal perlahan menghilang, berganti tanah yang mengeras dengan hamparan bebatuan. Debu beterbangan setiap kali roda kendaraan menghantam jalan yang tidak rata.
Perjalanan belum selesai. Tiga aliran sungai harus diseberangi sebelum tiba di permukiman warga. Beruntung pagi itu langit begitu cerah. Tidak ada hujan di daerah hulu. Jika hujan turun, arus sungai bisa membesar dan akses menuju Uwentumbu praktis terputus.
Baca Juga: FORNAS 2027 Batal di Sulteng, Anwar Hafid Pertanyakan Keputusan KORMI Pusat
Rumah-rumah warga berdiri berjauhan, sebagian dikelilingi kebun dan pepohonan. Suasananya tenang. Sesekali terdengar suara ayam, gemericik air, dan sapaan hangat warga yang sedang beraktivitas. Namun, bagi petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026, perjalanan berat itu baru awal dari pekerjaan sesungguhnya.
Di wilayah ini, beberapa responden yang ditemui hanya mahir menggunakan bahasa daerah yakni Kaili, itu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas
Agar komunikasi berjalan lancar, salah satu dari petugas yang mewawancarai harus juga mahir menggunakan bahasa Kaili. Sapaan dengan bahasa daerah menjadi jembatan yang mencairkan suasana, membuat warga lebih nyaman menerima kedatangan petugas.
Baca Juga: Dinkes Touna Evaluasi Standar Pelayanan Melalui Forum Konsultasi Publik
Meski begitu, bukan bahasa yang menjadi tantangan terbesar. Yang paling sering ditemui justru kesalahpahaman masyarakat mengenai Sensus Ekonomi.
Banyak warga beranggapan sensus hanya ditujukan kepada pemilik usaha. Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, pensiunan, hingga ibu rumah tangga merasa tidak termasuk responden karena tidak memiliki bisnis. Padahal kenyataannya berbeda.
"Yang kami sensus bukan hanya pelaku usaha. Semua warga dalam rumah tangga didata, termasuk ASN, TNI, Polri maupun yang tidak memiliki usaha," jelas Petugas Pendata Lapangan Sensus Ekonomi wilayah Mantikulore, Liony E. Liwanto.
Baca Juga: Syarifudin Hafid Soroti Kecelakaan Kerja di PT BTIIG
Pada tahap awal, petugas mencatat identitas kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, hingga karakteristik setiap penghuni. Setelah itu barulah ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang memiliki usaha.
Menariknya, definisi usaha dalam SE 2026 jauh lebih luas dibanding satu dekade lalu.
Selain perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, kini usaha digital juga menjadi bagian penting pendataan. Profesi afiliator media sosial yang belum dikenal pada Sensus Ekonomi 2016 kini masuk dalam kategori usaha.
"Kalau 2016 belum ada kategori afiliat. Sekarang banyak ibu rumah tangga yang memperoleh penghasilan dari Facebook, TikTok maupun Shopee. Itu juga kami data, termasuk modal dan penghasilannya," katanya.
Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana perubahan teknologi ikut mengubah wajah ekonomi masyarakat. Penghasilan kini tidak selalu diperoleh dari pekerjaan fisik atau toko yang tampak di depan rumah. Cukup melalui telepon genggam, seseorang bisa memperoleh jutaan rupiah setiap bulan.
Namun, pendataan tidak berhenti pada aktivitas ekonomi.
Petugas juga mencatat tingkat pendidikan, pekerjaan, sumber penghasilan, kondisi rumah, sumber air minum, sanitasi, hingga mendokumentasikan bagian depan dan ruang dalam rumah.
Baca Juga: DPRD Palu Soroti Kisruh Tagihan Air Huntap Balaroa, Perumda AVO Diminta Bertindak Cepat
Permintaan mengambil foto rumah sering memunculkan tanda tanya.
"Foto itu hanya untuk mendukung data yang kami input, bukan untuk tujuan lain," ujar Liony.
Bagian yang paling sensitif adalah ketika petugas mulai menanyakan kepemilikan aset. Mulai dari tabung gas, kulkas, AC, kendaraan, emas, tanah hingga rumah.
Baca Juga: Bupati Delis Siap Jalankan 9 Komitmen KPK-ATR/BPN Benahi Tata Kelola Pertanahan Morowali Utara
Tidak sedikit warga yang langsung mengaitkannya dengan pajak atau bantuan sosial.
"Padahal Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun penentuan desil penerima bantuan sosial. Data dikirim ke pusat untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi," tegasnya.
Menurut Liony, tantangan lain adalah membangun kepercayaan masyarakat. Dari pengalaman selama melakukan pendataan, hanya sekitar 40 persen warga yang menerima petugas dengan baik. Sisanya menolak, ragu-ragu, atau bahkan memberikan jawaban yang tidak sesuai.
Meski demikian, petugas tetap menjalankan prosedur. Apabila warga tidak dapat ditemui, kunjungan dilakukan hingga tiga kali sebelum dinyatakan belum berhasil diwawancarai.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkum Sulteng Dorong Budaya Komunikasi Terbuka Melalui PASTI Ada Solusi dan Town Hall
Di tengah berbagai tantangan itu, satu hal yang terus dipegang para petugas adalah menjaga kerahasiaan data masyarakat. Seluruh informasi yang diperoleh dilindungi oleh ketentuan hukum dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional.
Menjelang siang, perjalanan kembali melewati jalan tanah, bebatuan, dan tiga sungai yang sejak pagi menemani langkah. Di balik medan yang berat dan rumah-rumah yang terpencar, tersimpan jutaan informasi yang kelak menjadi dasar membaca kondisi ekonomi Indonesia.
Bagi Liony dan ribuan petugas sensus lainnya, setiap pintu yang terbuka bukan sekadar menghasilkan data. Di baliknya, tersimpan cerita tentang bagaimana masyarakat hidup, bekerja, bertahan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari pelosok seperti Uwentumbu, potret ekonomi Indonesia mulai disusun, satu rumah, satu keluarga, dan satu cerita pada satu waktu.***
Editor : Mugni Supardi