RADAR PALU – Kasus HIV di Kota Palu secara akumulatif tercatat mencapai sekitar 2.021 kasus hingga tahun 2026. Tingginya angka tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan antara DPRD Kota Palu dan Dinas Kesehatan, dengan dorongan agar penanganan HIV/AIDS tidak hanya berfokus pada pemeriksaan, tetapi juga melalui penelitian mendalam untuk mengungkap pola penyebaran dan faktor pemicunya.
Menanggapi tingginya kasus HIV di Kota Palu, Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, meminta pemerintah melakukan kajian berbasis data yang komprehensif guna mengetahui akar persoalan serta menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Mutmainah, data HIV/AIDS yang dimiliki Dinas Kesehatan tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik semata. Data tersebut perlu dianalisis secara rinci melalui pendekatan kualitatif agar pemerintah dapat memahami peta persebaran kasus, wilayah rentan, serta faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka penularan.
Baca Juga: Alarm HIV di Sulteng: Kasus Meningkat Mahasiswa Disorot
“Data itu harus dikaji secara detail melalui pendekatan kualitatif supaya kita tahu peta sebarannya, area wilayah rentan, dan apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka HIV/AIDS,” ujarnya kepada Jurnalis Radar Palu Jawa Pos, Senin (25/5/2026).
Ia menilai pemetaan yang lebih spesifik penting dilakukan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar HIV. Dengan data yang akurat dan terpilah, pemerintah dinilai akan lebih mudah merancang program pencegahan, edukasi, dan penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Mutmainah juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Palu menggandeng perguruan tinggi dan akademisi dalam proses penelitian. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran sekaligus menghasilkan kajian ilmiah yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan.
“Kalau memang situasi anggaran terbatas, pemerintah bisa menggandeng universitas agar riset dilakukan bersama dan hasilnya bisa menjadi dasar perbaikan program pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan maupun penelitian dapat dilibatkan dalam pengumpulan dan analisis data sehingga hasil kajian menjadi lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pemerintah daerah.
Baca Juga: PT IMIP Perkuat Edukasi dan Deteksi Dini HIV di Bahodopi di Tengah Lonjakan Kasus
Dalam keterangannya, Mutmainah menegaskan persoalan HIV/AIDS merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius karena dampaknya dapat meluas hingga ke lingkungan keluarga. Menurutnya, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak apabila penularan terjadi dalam rumah tangga.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menelusuri berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi peningkatan kasus HIV, mulai dari perkembangan wilayah perkotaan, arus urbanisasi, hingga aktivitas ekonomi tertentu. Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penelitian yang objektif dan berbasis data.
Mutmainah juga menyoroti masih adanya hambatan psikologis yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Kekhawatiran terhadap stigma sosial dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran penyakit.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerahasiaan identitas dan data pasien tetap dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk memeriksakan diri.
“Yang paling penting sekarang kita harus tahu siapa yang paling banyak terpapar, baru dicari solusinya. Solusinya harus berbasis data yang jelas dan akurat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan penelitian yang lebih mendalam agar kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kota Palu dapat lebih terarah, efektif, dan mampu menekan angka penyebaran kasus pada masa mendatang.***
Editor : Muhammad Awaludin