RADAR PALU – Pansus Tambang DPRD Kota Palu mulai menyoroti dugaan kebocoran pajak dari aktivitas perusahaan tambang di wilayah Kota Palu.
Dugaan itu mencuat setelah pansus menemukan adanya perbedaan data perusahaan tambang antarinstansi pemerintah.
Ketua Pansus Tambang DPRD Kota Palu, Haekal Ishak, mengatakan pihaknya mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Palu, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga: Rekomendasi Pansus LKPJ 2025 Dibacakan, Wagub Sulteng Minta OPD Tak Menunda Tindak Lanjut
Kunjungan tersebut dilakukan bersama anggota pansus Ucu Susanto dan Nurhalis Nur.
Data Perusahaan Tak Sinkron
Dalam pertemuan itu, pansus meminta data perusahaan tambang aktif maupun tidak aktif yang beroperasi di Kota Palu.
Baca Juga: Data Tambang Amburadul, Pansus Ungkap 51 Perusahaan di Palu Belum Sinkron
Pansus juga mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan ESDM terhadap aktivitas pertambangan.
“Pertemuan hari ini kita meminta data-data dari pihak ESDM provinsi, perusahaan-perusahaan yang aktif itu yang mana saja. Kita juga menanyakan sejauh mana pengawasan ESDM,” ujar Haekal.
Menurutnya, pansus sebelumnya telah mengumpulkan data dari sejumlah instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, PTSP, Bapenda, hingga Kantor Kesyahbandaran.
Namun saat dicocokkan, ditemukan sejumlah perbedaan data.
“Ada nama perusahaan di data kesyahbandaran, tetapi di Bapenda kota dan provinsi kosong. Artinya kami menduga ada kebocoran atau mungkin datanya belum terinput. Tapi sejauh ini masih dugaan,” jelasnya.
Material Tambang Tutup Jalan Trans
Selain soal administrasi, pansus juga menyoroti dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Watusampu.
Menurut Haekal, material tambang sering terbawa hujan hingga menutup badan jalan trans menuju Donggala.
Baca Juga: Pansus DPRD Palu Bedah LKPJ 2025, OPD Dicecar Kinerja
“Kalau hujan, material itu turun sampai ke bawah dan menutup jalan trans menuju Donggala. Itu sudah mengganggu lalu lintas,” katanya.
Data 36 Perusahaan Dikumpulkan
Haekal menyebut pansus saat ini menangani sekitar 36 perusahaan tambang di wilayah Kota Palu.
Meski begitu, pansus belum mengambil kesimpulan terkait kemungkinan pelanggaran administrasi karena proses validasi masih berlangsung.
“Kita belum berani menyimpulkan ada yang tidak sesuai administratif. Sekarang kami fokus mengumpulkan data agar semuanya valid,” ujarnya.
Pansus juga berencana mempertemukan seluruh pihak yang menyerahkan data agar perbedaan informasi bisa dicocokkan secara terbuka.
“Nanti semua pihak yang memberikan data akan kami pertemukan. Kalau datanya berbeda-beda, mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya. Setelah itu baru kami turun lapangan dan kemungkinan berkoordinasi dengan Satgas,” tutup Haekal.***
Editor : Muhammad Awaludin