RADAR PALU — Kinerja pemerintah daerah mulai dikuliti. Satu per satu OPD diundang, diminta menjelaskan capaian hingga persoalan yang masih jadi keluhan warga.
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota digelar di ruang rapat DPRD, Jalan Moh Hatta, Palu, Kamis (23/4/2026). Agenda utamanya: membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Erman Lakuana, didampingi Wakil Ketua Pansus Rustia Tompo.
Sejumlah anggota pansus juga hadir, di antaranya M. Sultan Amin Badawi, Alfian Chaniago, Haji Nanang, hingga Donald Payung Mangawe.
Sejak awal rapat, suasana langsung serius. Pansus tak sekadar mendengar laporan, tapi juga menggali lebih dalam soal efektivitas program dan dampaknya ke masyarakat.
Beberapa OPD yang hadir antara lain Bagian Kesra, Administrasi Pemerintahan, Hukum, Perekonomian dan SDA, hingga Pengadaan Barang dan Jasa.
Tak hanya itu, jajaran wilayah juga ikut dipanggil. Para camat dari Palu Barat, Ulujadi, Tatanga, Palu Selatan, Tawaeli, Mantikulore, Palu Utara, hingga Palu Timur ikut duduk di kursi peserta rapat.
Fokus utama pembahasan tak lepas dari sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan warga. Pansus ingin memastikan laporan yang disampaikan bukan sekadar angka di atas kertas.
Isu pelayanan publik, pembangunan, hingga tata kelola anggaran jadi sorotan utama. Apalagi, LKPJ merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Sejumlah anggota dewan juga terlihat aktif melontarkan pertanyaan. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi hingga pemerataan pembangunan.
