RADAR PALU – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran, khususnya menjelang Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadhan, hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.
Langkah tegas ini ditunjukkan melalui keikutsertaan aktif Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Rakorda yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI tersebut berlangsung pada Senin (9/2/2026) pagi di ruang rapat utama Polda Sulteng. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengawal harga dan distribusi bahan pangan strategis, terutama minyak goreng.
Direktur Reskrimsus Polda Sulteng, Kombes Pol Suratno, hadir langsung dalam Rakorda tersebut. Ia menegaskan bahwa kepolisian siap berada di garda terdepan mendukung kebijakan pemerintah demi melindungi kepentingan masyarakat dari praktik-praktik curang di sektor pangan.
Rakorda ini dilaksanakan berdasarkan Surat Badan Pangan Nasional Nomor 361/TS.02.02/2026 tertanggal 2 Februari 2026. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh pemangku kepentingan dan dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah, termasuk Satgas Pangan Polres jajaran.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Firda, serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Atika Amalia, bersama instansi terkait lainnya.
Dalam Rakorda tersebut, perhatian utama diarahkan pada pengendalian harga minyak goreng, khususnya merek Minyak Kita kemasan pouch agar tidak dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, distribusi minyak goreng juga menjadi sorotan agar tepat sasaran dan tidak memicu kelangkaan di pasaran.
Kombes Pol Suratno menegaskan, pihaknya bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan intensif serta penegakan hukum yang tegas namun humanis terhadap oknum yang mencoba menimbun atau memainkan harga.
“Momentum hari besar keagamaan tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan tidak wajar. Kami pastikan pengawasan berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia berharap hasil Rakorda ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, sehingga masyarakat merasa aman dan tenang dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang rangkaian hari besar keagamaan.
Editor : Wahono.