Kemenkum Sulteng Ikuti Policy Talks, Perkuat Perumusan Kebijakan yang Responsif
RADARPALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perumusan kebijakan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum pengembangan kompetensi.
Salah satunya dengan mengikuti secara virtual kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jambi dengan tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah”, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut menjadi wadah penguatan pemahaman mengenai peran analis kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, fakta, dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Apostille Permudah Penggunaan Dokumen Warga Sulteng di Tiongkok
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, S.H., M.H., yang menjelaskan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik secara tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang efektif dan implementatif.
Selain itu, Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum, Farah Annisa Harahap, turut membahas teknik penyusunan policy brief yang ringkas, jelas, dan mampu menjawab kebutuhan para pengambil keputusan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas layanan dan pembangunan hukum di daerah.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.550 per Liter Mulai 10 Juni 2026, Warga Khawatir Pertalite Langka
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi harus terus dilakukan agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membaca persoalan publik secara komprehensif dan menyusun solusi yang tepat.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memperkuat budaya kerja yang berbasis analisis dan evidensi sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat lebih efektif, responsif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
