RADAR PALU - Angka-angka di atas kertas berubah, tapi kebutuhan di lapangan tetap ada. Efisiensi anggaran membuat sebagian rencana layanan sosial di Kota Palu harus disesuaikan.
Di Dinas Sosial, penyesuaian itu terasa nyata pada program pendampingan anak-anak penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menyebut efisiensi anggaran memaksa pihaknya menata ulang target yang sudah disusun sejak awal tahun.
Dari rencana awal 100 anak disabilitas lumpuh layu yang akan ditangani, kini hanya 90 anak yang bisa masuk dalam layanan tahun ini.
“Untuk efisiensi, tadinya saya anggarkan 100 anak-anak disabilitas lumpuh layu, sekarang tinggal 90 yang bisa diatensikan,” ujar Susik, Jumat (6/2/2026).
Di tengah keterbatasan itu, Dinsos memastikan layanan dasar tetap berjalan. Jaminan kesehatan menjadi prioritas yang tidak ingin dikorbankan.
“Yang masih teranggarkan itu pembayaran BPJS Kesehatan untuk 703 penyandang disabilitas,” katanya.
Susik menyadari, anggaran pemerintah tidak selalu cukup menjangkau semua kebutuhan. Karena itu, ia membuka ruang kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah yang selama ini ikut mendampingi penyandang disabilitas.
“Saya melihat tidak hanya anggaran dari pemerintah saja, tapi juga membutuhkan dukungan teman-teman NGO,” ucapnya.
Selain layanan kesehatan, Dinsos juga menyalurkan bantuan peralatan usaha bagi penyandang disabilitas agar tetap memiliki ruang untuk mandiri secara ekonomi.
Tahun 2026 ini, Dinsos memilih berjalan dengan skala prioritas. Program yang dianggap paling mendesak didahulukan, sementara sebagian lainnya menunggu ruang fiskal yang lebih longgar.
“Saya memilih skala prioritas, mana yang bisa tahun ini dilaksanakan dahulu,” tutur Susik.***
Editor : Muhammad Awaludin