RADAR PALU — Pemerintah Kota Palu bersiap memasuki fase baru pembangunan pemerintahan. Kantor Wali Kota Palu yang lama dipastikan akan dibongkar dan diganti gedung baru berkonsep Government Service Center, sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan representatif pascagempa.
Kepastian itu mengemuka dalam rapat pelaksanaan pembangunan Gedung Government Service Center, Kamis (29/1/2026). Pembangunan ini disebut menjadi bagian dari transformasi wajah Kota Palu yang terus bergerak seiring masifnya pembangunan infrastruktur daerah.
Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid menegaskan, pembangunan kantor baru ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk optimalisasi kinerja pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Ini dilakukan untuk mengoptimalkan kerja pemerintah dalam pelayanan, sekaligus mendukung kinerja OPD yang ada,” ujar Hadianto saat ditemui usai rapat.
Menurutnya, kondisi Kantor Wali Kota saat ini sudah tidak lagi representatif, terutama setelah terdampak bencana gempa beberapa tahun lalu. Karena itu, pembaruan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi pemerintahan dapat berjalan maksimal.
“Kita bisa lihat kantor wali kota sekarang sudah tidak representatif pascagempa. Jadi memang perlu pembaruan,” jelasnya.
Dalam rencana tersebut, sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terintegrasi dan berkantor di Gedung Government Service Center. Konsep ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi antarlembaga sekaligus memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
Hadianto mengungkapkan, tahapan perencanaan pembangunan telah dimatangkan. Targetnya, pembongkaran gedung lama dan pembangunan kantor baru dimulai pada 2026.
“Rencana dan target kita, pembangunan dimulai tahun ini,” ungkapnya.
Selama masa pembangunan, aktivitas pemerintahan tidak akan terhenti. Pemkot Palu memastikan skema kerja sementara sudah disiapkan tanpa membebani anggaran.
“Kita pindah ke kantor-kantor pemerintah yang ada. Wali kota berkantor di rumah jabatan, begitu juga wakil wali kota. Tidak ada sewa tempat,” tegas Hadianto.
Terkait anggaran pembangunan, Hadianto menyebut angka pasti masih dalam tahap pembahasan teknis. Meski demikian, estimasi biaya per meter persegi telah disiapkan oleh tim teknis sebagai bahan perhitungan.
“Belum bisa dipastikan angkanya. Nanti dihitung dari teknis, meskipun estimasi per meter sudah ada,” tambahnya.
Sebagai simbol wajah pemerintahan daerah, Hadianto berharap pembangunan kantor wali kota yang baru dapat rampung sesuai target waktu, sekaligus menjadi pusat layanan publik yang lebih profesional dan responsif.
“Semoga bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin