Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anwar Hafid Bawa Suara Daerah ke Senayan, Bahas Masa Depan Pilkada dan Peran Gubernur

M
Penulis: Muhammad Awaludin❯
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendapat kehormatan menjadi narasumber dalam FGD DPD RI di Jakarta yang membahas reformulasi desentralisasi politik dan evaluasi pilkada langsung. FOTO: ISTIMEWA
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendapat kehormatan menjadi narasumber dalam FGD DPD RI di Jakarta yang membahas reformulasi desentralisasi politik dan evaluasi pilkada langsung. FOTO: ISTIMEWA

Advertisement

 

RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali mendapat panggung di tingkat nasional. Orang nomor satu di Sulteng itu dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Kehadiran Anwar Hafid dalam forum tersebut bukan sekadar mewakili Sulawesi Tengah. Ia menjadi satu dari sedikit kepala daerah yang diminta menyampaikan pandangan mengenai dua isu strategis yang tengah menjadi perhatian nasional, yakni mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Advertisement

FGD bertema “Reformulasi Desain Desentralisasi Politik: Menuju Asimetrisme dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif” itu akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, penyelenggara pemilu, akademisi, lembaga riset, hingga asosiasi pemerintah daerah.

Forum tersebut digelar di tengah menguatnya diskursus mengenai efektivitas sistem desentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia. DPD RI menilai bahwa praktik otonomi daerah saat ini tidak lagi bisa dipahami hanya melalui pendekatan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Advertisement

Pasalnya, sejumlah daerah telah memperoleh pengaturan khusus dan istimewa yang berbeda satu sama lain. Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jakarta memiliki model tata kelola dan mekanisme politik yang tidak sepenuhnya sama dengan daerah lainnya.

DPD RI memandang keberadaan berbagai model tersebut belum dibangun dalam satu kerangka yang utuh dan konsisten. Sebaliknya, banyak lahir dari dinamika politik, penyelesaian konflik, maupun kebutuhan khusus di masing-masing daerah.

Dalam konteks itu, pembahasan mengenai desain desentralisasi politik dinilai semakin penting karena menyangkut cara daerah memilih pemimpinnya, membangun legitimasi pemerintahan, hingga menjaga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Anwar Hafid dijadwalkan menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalaman panjangnya sebagai kepala daerah. Sebelum menjadi gubernur, ia dikenal pernah menjabat kepala desa, camat, anggota DPRD, hingga Bupati Morowali selama dua periode.

Menurut Anwar, materi yang akan disampaikannya berfokus pada dua tema utama yang telah ditetapkan panitia.

Advertisement

Artikel Terkait

Dua Tahun Memimpin, Anwar Hafid Pilih Fokus Urus Kemiskinan Sulteng Ketimbang Pilkada 2031

Dua Tahun Memimpin, Anwar Hafid Pilih Fokus Urus Kemiskinan Sulteng Ketimbang Pilkada 2031

Gubernur Sulteng Anwar Hafid pilih fokus atasi kemiskinan dan realisasikan 9 program BERANI dibanding bahas Pilkada 2031.

Ini Lima Alasan Hakim Sahkan Anggota DPD RI Rafiq Al’Amri Sebagai Tersangka

Ini Lima Alasan Hakim Sahkan Anggota DPD RI Rafiq Al’Amri Sebagai Tersangka

Praperadilan Rafiq Al’Amri ditolak PN Palu. Hakim menilai penetapan tersangka sah berdasarkan lima alat bukti serta proses penyitaan barang

Polda Sulteng Hormati Putusan PN Palu, Proses Hukum Anggota DPD RI Rafiq Alamri Tetap Berlanjut

Polda Sulteng Hormati Putusan PN Palu, Proses Hukum Anggota DPD RI Rafiq Alamri Tetap Berlanjut

PN Palu menolak praperadilan RA dan menyatakan penetapan tersangka sah. Polda Sulteng menghormati putusan serta memastikan proses penyidikan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer