RADAR PALU - Terkait wacana dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mendorong status Bandara Mutiara Sis Aljufri menjadi internasional, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Prasetiyohadi, S.T,S.H,M.H mengakui merupakan suatu hal yang positif.
“Menjadi bandara internasional tentu akan mengikuti peraturan yang ada,” kata Prasetiyohadi kepada Radar Palu, Rabu (4/6) saat ditemui di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.
Kata Prasetiyohadi, sesuai peraturan Menteri Perhubungan No 40 Tahun 2023 tentang tatanan kebandarudaraan nasional pasal 41 ayat 1 yang berbunyi, untuk kepentingan tertentu bandar udara domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh menteri.
Ayat 2, kepentingan tertentu meliputi kenegaraan, kegiatan atau acara yang bersifat internasional, embarkasi dan debarkasi haji, menunjang ekonomi nasional seperti industri pariwisata dan perdagangan, serta untuk penanganan bencana.
Kemudian ayat 5, kepentingan embarkasi dan debarkasi haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dalam hal ini Kementerian Agama.
Ayat 6, kepentingan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional berupa industri pariwisata, namun syaratnya paling sedikit 100 ribu wisatawan pertahunnya.
“Kemudian industri perdagangan yang tentu harus ada kajian potensi industri yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian,” lanjut Prasetiyohadi.
Menurut Prasetiyohadi, terdapat dua poin yang bisa didorong untuk pembukaan bandara internasional, tapi untuk kepentingan tertentu. Yang pertama kepentingan tertentu untuk embarkasi dan debarkasi haji, polanya ada di Kementerian Agama.
“Jadi harus seizin dari Kementerian Agama, disitu ada syarat-syarat yang tentunya nanti dievaluasi oleh Kementerian Agama,” sebutnya.
Kemudian poin kedua menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini kata Prasetiyohadi tergantung dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta stakeholder terkait di Pemprov Sulteng yang harus didorong.
“Dalam arti harus ada kerjasama bilateral antara pemerintah provinsi dengan negara yang dituju, mungkin di Sulteng ini juga banyak pertambangan yang mungkin bisa dijajaki untuk kerjasama tersebut,” jelasnya.
Masih kata Prasetiyohadi, ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi terkait perubahan status, seperti kesiapan dari CIQ yang merupakan singkatan Customs (Bea Cukai), Immigration (Imigrasi), and Quarantine (Karantina). Dari masing-masing instansi tersebut akan melakukan evaluasi di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu terkait apakah kesiapannya itu mendukung.
“Ini tentu kita akan sama-sama survei. Secara fasilitas kita sudah siap tinggal beberapa fasilitas yang harus dilengkapi, misalnya untuk Bea Cukai atau Imigrasi harus dilengkapi dengan fasilitas keamanan untuk x-ray penumpang,” terang Prasetiyohadi.
Prasetiyohadi menambahkan, setelah dilakukan rekonstruksi pascagempa terkait dengan runway atau landasan pacu di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu saat ini panjangnya mencapai 2.500 x 60 meter dengan daya dukung landasan 56 F/C/X/T. Namun kata dia, di sisi landasan bagian selatan harus ditambah dengan pembebasan lahan sekitar 1 hektar.
Dengan kondisi ini landasan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu dapat didarati pesawat berbadan lebar jenis Airbus 330 seri 300 tapi dengan pembatasan.
“Jadi untuk terbang direct misalkan ke Jeddah itu harus dilakukan yang namanya technical landing (pendaratan teknis) dari Bandara Mutiara, harus transit dulu ke Batam atau Kuala Namu untuk refueling (pengisian bahan bakar full) baru ke Jeddah,” jelas Prasetiyohadi.
Seperti yang diketahui, untuk bandara terdekat internasional adalah bandara internasional Sam Ratulangi Manado. “Saya yakin ke depan mungkin Sulteng bisa menjadi Bandara Internasional untuk melayani penerbangan tertentu,” tutupnya.(acm)
Editor : Mugni Supardi