Pascagempa Sulteng, Pemprov Perkuat Posko Komando dan Satu Data Penanganan Bencana
RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memperkuat sistem koordinasi penanganan bencana pascagempa yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama yang kini ditekankan bukan hanya penyaluran bantuan, tetapi juga akurasi data serta penyampaian informasi yang terpusat kepada masyarakat.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat aktivasi Pos Komando dan pembentukan struktur komando penanganan darurat gempa bumi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Sabtu (20/6/2026).
Di tengah masih berlangsungnya proses pendataan dampak gempa, Reny menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus bertumpu pada data lapangan yang valid dan diperbarui setiap hari. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah penanganan, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak.
Dalam arahannya, Reny meminta seluruh unsur yang tergabung dalam Posko Komando memastikan laporan harian tersusun secara sistematis. Data tersebut mencakup jumlah kerusakan bangunan, lokasi terdampak, kondisi pelayanan kesehatan, hingga perkembangan penanganan di masing-masing daerah.
“Yang paling utama adalah data dan infografis. Kita harus memiliki data harian yang jelas tentang jumlah kerusakan, lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, dan perkembangan penanganan di lapangan. Data ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Selain akurasi data, pemerintah juga berupaya menghindari simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Karena itu, seluruh informasi terkait penanganan gempa diarahkan melalui media center dan juru bicara resmi.
Dalam rapat tersebut, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menilai komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting selama masa tanggap darurat.
Ia meminta fungsi kehumasan pemerintah daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, seluruh sektor dalam struktur komando diminta melakukan pemantauan harian terhadap kondisi pengungsian, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, serta percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.
