RADARPALU - Indonesia menyampaikan kecaman keras terhadap meningkatnya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam sidang terbuka United Nations Security Council di New York, Rabu (20/5), termasuk serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia serta penahanan warga sipil dalam insiden Global Sumud Flotilla.
Dalam pidatonya di forum “Protection of Civilians in Armed Conflict”, Deputi Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Widya Sadnovic, menegaskan bahwa dunia internasional tengah menghadapi krisis impunitas yang semakin mengkhawatirkan di berbagai zona konflik.
Indonesia juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit penjaga perdamaian TNI, Kopral Rico Pramudia, yang meninggal dunia setelah mengalami luka kritis akibat serangan bersenjata saat menjalankan misi perdamaian bersama United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon.
Baca Juga: Program SEHATI Bantu Kader Posyandu Pahami Skrining Hipertensi Kehamilan
Menurut Dubes Widya, kematian Kopral Rico menjadi pengingat tragis atas konsekuensi fatal ketika hukum humaniter internasional tidak lagi dihormati secara konsisten.
Indonesia turut menyoroti insiden terbaru yang melibatkan kapal sipil kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
Pemerintah RI menyebut pasukan Israel melakukan penahanan terhadap para penumpang kapal, termasuk sembilan warga negara Indonesia, dalam operasi yang terjadi sehari sebelum sidang berlangsung.
Baca Juga: Laut Zona Terbatas DSLNG Jadi Ruang Aman Kerang Raksasa dan Terumbu Karang
Jakarta menuntut pembebasan segera seluruh penumpang yang ditahan dan menegaskan bahwa tindakan terhadap kapal sipil damai tersebut mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan perlindungan terhadap warga sipil dan misi kemanusiaan.
Dalam pernyataan yang mendapat dukungan sejalan dari Australia, Switzerland, dan Hungary, Indonesia juga mengecam meningkatnya serangan terhadap fasilitas kesehatan di wilayah konflik, khususnya terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
“Rumah sakit bukan target militer. Tenaga medis bukan kombatan. Pasien bukan korban sampingan,” tegas Widya di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia mendesak implementasi penuh Resolusi 2730 dan menyerukan investigasi independen serta transparan terhadap seluruh serangan yang menargetkan pekerja kemanusiaan, tenaga kesehatan, staf PBB, dan pasukan penjaga perdamaian.
Menutup pidatonya, Indonesia menegaskan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan PBB akan ditentukan oleh tindakan nyata, bukan sekadar retorika diplomatik.
“Mari kita hormati mereka yang telah gugur dengan melindungi mereka yang masih hidup,” ujar Widya Sadnovic. ***
Editor : Mugni Supardi