RADAR PALU – Transformasi digital di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari peningkatan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Palu.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Glenn Nathaniel Pandelaki mengungkapkan transaksi QRIS di Kota Palu hingga Juli 2026 telah mencapai sekitar 20 juta transaksi.
Jumlah tersebut tumbuh signifikan sebesar 177 persen dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan transaksi QRIS di Palu bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan secara nasional yang berada di kisaran 100 persen.
Baca Juga: HUT RI ke-81 di Tengah Laut, KM Darma Kencana V Gelar Lomba untuk Penumpang
“Data transaksi kita di Kota Palu sudah mencapai 20 juta transaksi atau tumbuh 177 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tingkat nasional,” ujar Glenn.
Tidak hanya dari sisi transaksi, jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hingga periode pelaporan, jumlah pengguna tercatat mencapai sekitar 409 ribu pengguna.
Pertumbuhan transaksi digital tersebut turut didukung semakin luasnya penggunaan QRIS oleh pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Glenn menyebutkan, jumlah merchant QRIS di Kota Palu telah mencapai sekitar 108 ribu merchant, atau tumbuh 27 persen.
Baca Juga: Ralf Beste Tiba di Palu, Dubes Jerman Dipasangkan Siga Kaili
Bila dibandingkan dengan posisi Desember 2025, terdapat sekitar 10 ribu merchant baru yang mulai menggunakan QRIS hingga Juli 2026.
Menurut Glenn, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembentukan ekosistem pembayaran digital yang berkelanjutan di Kota Palu.
“Ini tentunya menunjukkan hal yang positif. Bagaimana berikutnya QRIS ini bukan hanya diadopsi, tetapi menjadi ekosistem yang berkelanjutan di Kota Palu,” katanya.
Baca Juga: Ranperbup Rencana Kerja Toli-Toli 2027 Diharmonisasi Kemenkum Sulteng
Kota Palu juga masih menjadi daerah dengan jumlah merchant QRIS terbesar di Sulawesi Tengah. Posisi tersebut kemudian diikuti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai.
Selain transaksi masyarakat dan UMKM, BI juga mendorong penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Glenn menjelaskan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait tengah melakukan penilaian terhadap program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta perluasan digitalisasi daerah.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Regulasi Penanggulangan Kemiskinan Tolitoli
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, termasuk proses, output, dan outcome program digitalisasi pemerintah daerah.
Untuk itu, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di daerah perlu memperhatikan sejumlah indikator baru dalam proses penilaian yang dilakukan pemerintah pusat.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pelaksanaan high level meeting, penguatan stabilitas, peningkatan literasi masyarakat, serta peningkatan transaksi dan penerimaan daerah melalui kanal digital.
Baca Juga: POPDA Sulteng 2026 Dimulai, Bibit Atlet Dibidik ke PON 2028
Glenn juga menyampaikan kembali sejumlah arahan pemerintah pusat dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah.
Salah satu arahan tersebut adalah memperluas kanal pembayaran digital, termasuk pemanfaatan QRIS tap pada sektor transportasi dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk transaksi belanja pemerintah.
“Beberapa kegiatan baru perlu menjadi perhatian kita bersama, termasuk bagaimana melakukan high level meeting, meningkatkan literasi masyarakat, serta meningkatkan transaksi atau penerimaan daerah,” tandasnya.***
Editor : Rina Khalik