RADAR PALU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyinergikan berbagai program dalam memperkuat akses pembiayaan yang inklusif dan inovatif sekaligus mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas.
Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam pembukaan UMKM Finance Summit 2026 bertema “Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan AntarPemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional” yang digelar OJK di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga: Di Seminar AI dan Digital Payment, BI Sulteng Ungkap Strategi Jaga Kedaulatan Transaksi
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM merupakan salah satu program utama OJK. Komitmen tersebut tidak hanya melibatkan sektor perbankan, tetapi juga seluruh sektor jasa keuangan.
“OJK telah menjadikan pengembangan ekosistem UMKM sebagai prioritas kebijakan OJK termasuk untuk memperluas akses pembiayaan antara lain melalui implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) yang menyederhanakan proses pembiayaan kepada UMKM,” kata Friderica.
Menurutnya, dalam waktu dekat OJK akan menginisiasi pembentukan satuan tugas atau working group bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian UMKM, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan.
Baca Juga: Satpol PP Sulteng ke Final Usai Tekuk Biro Umum 2-1
Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mempercepat dan meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM.
Hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun atau tumbuh 2,18 persen secara year on year.
Perkembangan tersebut didukung seluruh sektor jasa keuangan. Sektor pasar modal tumbuh 12,25 persen year on year, sektor Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan, dan Modal Ventura (PVML) tumbuh 7,03 persen year on year, sedangkan sektor perbankan tumbuh 1,21 persen year on year.
Baca Juga: Tambang Kayu Boko Disorot DPRD Sulteng, Fery Budiutomo Pertanyakan Dampak Lingkungan hingga PAD
Pada periode yang sama, porsi pembiayaan UMKM masih didominasi sektor perbankan sebesar 82,44 persen, diikuti PVML sebesar 17,50 persen dan pasar modal sebesar 0,06 persen.
Sementara itu, kredit UMKM perbankan pada Juni 2026 mencapai Rp1.519,35 triliun.
OJK memandang tantangan pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan. Keterhubungan berbagai komponen dalam satu ekosistem yang terintegrasi juga menjadi perhatian.
Baca Juga: Safri Apresiasi Langkah Gubernur Sulteng Perjuangkan Morowali-Morut Jadi Daerah Pengolah
Sejumlah UMKM masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, serta keterhubungan dengan rantai pasok.
Karena itu, pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi sesuai siklus serta karakteristik usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan peningkatan pembiayaan UMKM dapat mendorong UMKM naik kelas dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.
Baca Juga: Pencurian Sawit di Morut Berujung Amukan Massa
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat,” ucap Airlangga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK terus menguatkan sinergi kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan agar pengembangan UMKM berjalan lebih terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil.
Salah satu tindak lanjut yang diharapkan lahir dari UMKM Finance Summit 2026 yakni pembentukan Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM yang melibatkan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga: Bupati Sigi Siapkan Stadion di Sekolah Rakyat, Lahan Diperluas 8 Hektare
“Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi wadah bersama untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam rangka membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang efektif dan melakukan pemetaan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi peluang sinergi dan hambatan regulasi dalam implementasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM,” kata Dian.
Dian menjelaskan, POJK UMKM mendorong bank dan lembaga jasa keuangan nonbank menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif dengan tetap menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang baik.
Kebijakan tersebut juga membuka ruang pengembangan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan siklus usaha UMKM, termasuk supply chain financing serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembiayaan.
Baca Juga: Bupati Sigi Hadiri Open House Sekolah Rakyat, Siswa Tampil Tiga Bahasa
Pendekatan pembiayaan juga terus didorong agar mempertimbangkan potensi usaha, arus kas, transaksi, serta keterlibatan UMKM dalam suatu ekosistem bisnis dan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan agunan tambahan.
“Pada saat yang sama, OJK tengah membangun ekosistem data melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala,” kata Dian.
Dalam UMKM Finance Summit 2026, OJK dan Kementerian UMKM juga menandatangani Nota Kesepahaman sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Baca Juga: Palu Terhubung Penerbangan Internasional, Karantina Waspadai Hama dari Luar Negeri
Penandatanganan dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Kolaborasi tersebut diarahkan antara lain pada penguatan sinergi kebijakan dan pembiayaan UMKM, optimalisasi kredit program pemerintah, peningkatan kelayakan usaha, integrasi program pemberdayaan, penguatan akses pasar dan rantai pasok, serta pengembangan ekosistem melalui digitalisasi, hilirisasi, inovasi, kekayaan intelektual, dan pembiayaan yang inklusif serta berkelanjutan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan peningkatan pembiayaan perlu diiringi penguatan aspek lain dalam ekosistem UMKM, terutama akses pasar.
Baca Juga: Ekonomi Sulteng Didorong Makin Ngebut Lewat Pembayaran Digital
“Kalau kita mau melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kita tidak bisa hanya melihat dari aspek pembiayaan. Kompleksitas untuk mendorong UMKM tumbuh harus dilihat dari seluruh aspek yang saling terkait, termasuk pasar,” kata Maman.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri juga menekankan perlunya orkestra kebijakan pengembangan UMKM yang disertai perubahan paradigma dalam pembiayaan UMKM.
Menurutnya, sistem keuangan perlu semakin mampu membaca karakteristik dan nilai ekonomi UMKM, termasuk melalui pemanfaatan arus kas, transaksi, data, dan keterhubungan UMKM dalam ekosistem usaha.
“Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit,” kata Hanif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dan UMKM serta sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas.
“Mengabdi bagi negara, kita bahagia kalau bisa membuat orang kecil bahagia, membuat UMKM naik kelas seperti Anda. Dan saya yakin dengan kebijakan OJK yang prorakyat, hal itu bisa terjadi. Terima kasih buat OJK,” kata Maruarar.
Baca Juga: Perkuat Sinergi, Lapas Ampana Terima Kunjungan Pimpinan BRI Cabang Ampana
UMKM Finance Summit 2026 membahas penguatan kebijakan pembiayaan UMKM, strategi pemberdayaan, digitalisasi, akses pasar, hilirisasi industri, pengembangan kekayaan intelektual, serta praktik terbaik internasional dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh.
Forum tersebut juga menghadirkan perspektif dari pemerintah, Bank Indonesia, industri perbankan, dan World Bank Group mengenai pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.***
Editor : Rina Khalik