RADARPALU - PT PLN (Persero) UP3 Palu melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan listrik desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi di Sulawesi Tengah.
Manager UP2K PLN, Rahmatan, mengatakan pelaksanaan program listrik desa merupakan tindak lanjut arahan kementerian dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah.
“PLN dalam pelaksanaan program listrik desa ini sangat mengapresiasi, mendukung dan berkomitmen untuk menyelaraskan kinerja PLN dengan pemerintah. Bukan sekedar komitmen saja tapi juga harus diwujudkan,” ujar Rahmatan kepada Radar Palu saat ditemui pada Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Lumpur Tambang Timbun Sekolah di Morowali, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Sebut PT GMU Hanya Berteori
Khusus di Sulawesi Tengah, Rahmatan menyebut dari 2.017 desa/kota, hingga akhir Juni 2026 masih terdapat 69 desa dan 246 dusun yang memerlukan listrik.
“Jadi bukan belum dialiri listrik secara keseluruhan, tetapi penyediaan suplai dari PLN ke masyarakat di 69 desa itu belum sampai,” katanya.
Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu penyebab utama belum terjangkaunya desa-desa tersebut. Sebagian berada di wilayah pegunungan dengan akses yang sangat terbatas, bahkan belum memiliki jalur transportasi yang memadai untuk mengangkut material maupun tenaga kerja.
Baca Juga: Transparansi Remunerasi Nakes RSUD Undata Jadi Fokus Evaluasi DPRD
Selain itu, regulasi dan legalitas lahan seperti proses perizinan kawasan hutan dan legalitas lahan untuk penempatan aset kelistrikan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang.
“Kita juga butuh dukungan dari stakeholder karena dengan mendukung keberhasilan program ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat serta koordinasi antar sektor dalam memperlancar pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Hadirnya program tersebut juga selaras dengan program pemerintah provinsi Sulteng Berani Menyala. Sehingga Pemda provinsi bertanggung jawab atas penyelarasan kebijakan pembangunan kelistrikan, memfasilitasi perizinan, dan merangkul dukungan stakeholder.
Selain itu, Pemkab dan Pemkot perlu mengawal jalannya pelaksanaan di lapangan secara aktif serta mengupayakan penyelesaian berbagai gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Target di tahun 2029 itu 69 desa dan 246 dusun yang tersebar di Sulteng itu menikmati listrik,” katanya.
Rahmatan menyampaikan bahwa PLN memahami harapan masyarakat yang hingga kini masih menantikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah mereka.
Baca Juga: SIGAP KI Siap Percepat Kinerja Sentra Kekayaan Intelektual di Sulawesi Tengah
“Sekali lagi, apa pun akan kami lakukan sepanjang itu bisa kami eksekusi dan laksanakan untuk melistriki wilayah masyarakat,” pungkasnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi