RADARPALU – Potensi lapangan kerja hijau (green jobs) di sektor energi terbarukan di Indonesia diproyeksikan menembus hingga 10,19 juta pekerjaan pada 2060.
Namun, di balik peluang besar tersebut, industri justru menghadapi tantangan serius dalam merekrut tenaga kerja yang siap pakai.
Hal itu terungkap dalam studi Koaksi Indonesia bertajuk Kesiapan Pasar Tenaga Kerja dalam Pengembangan Green Jobs di Sektor Energi Terbarukan yang dirilis, Selasa (29/4).
Baca Juga: “Kentung” 922 Kg, Sapi Raksasa Asal Palu Terpilih Jadi Kurban Presiden Prabowo Subianto
Dalam laporan tersebut, potensi green jobs diperkirakan berada di kisaran 6,31 juta hingga 10,19 juta pekerjaan.
Kontribusi terbesar berasal dari energi surya yang menyerap 1,86–4,57 juta tenaga kerja, serta tenaga air sebesar 1,79–2,36 juta pekerjaan.
Lonjakan tersebut sejalan dengan target peningkatan kapasitas pembangkit listrik nasional yang diproyeksikan mencapai 474,06 gigawatt (GW) hingga 687,75 GW pada 2060, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060.
Baca Juga: Diskominfosantik Palu Sambangi Radar Palu, Gaungkan Peduli Lingkungan dan Taat PBB-P2
Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan, menyebut peluang tersebut dipicu oleh dorongan global untuk meninggalkan energi fosil menuju energi bersih.
“Di tengah target ambisius pemerintah dalam RUKN 2025–2060, terbuka peluang besar penciptaan green jobs,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa potensi tersebut belum tentu bisa terealisasi optimal. Salah satu masalah utama adalah ketidaksiapan tenaga kerja.
Studi tersebut menemukan fenomena paradoks: tenaga kerja tersedia, tetapi sulit direkrut. Banyak lulusan memiliki latar belakang pendidikan relevan, namun belum memenuhi standar industri karena kurangnya keterampilan teknis mendalam dan pengalaman praktis di lapangan.
“Industri kesulitan mengisi posisi spesialis karena minimnya pengalaman praktis dan sertifikasi teknis spesifik,” jelas Azis.
Selain itu, ketidakpastian regulasi, seperti sistem kuota instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), juga dinilai menghambat perencanaan pengembangan SDM secara jangka panjang.
Dari sisi pemerintah, Kementerian ESDM melalui PPSDM KEBTKE menyatakan tengah menyiapkan penguatan link and match antara pendidikan dan industri, termasuk penyusunan profil pekerjaan (job profile) dan program peningkatan kapasitas tenaga kerja muda.
Meski begitu, tantangan lain juga muncul dari aspek keadilan sosial. Studi ini mencatat implementasi prinsip just transition dan GEDSI masih lemah. Partisipasi perempuan di sektor ini masih di bawah 15 persen, sementara keterlibatan penyandang disabilitas juga rendah.
Ketua Umum DPP Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI, Nikasi Ginting, menilai transisi energi belum sepenuhnya siap dari sisi tenaga kerja, terutama di daerah terdampak penutupan tambang.
Baca Juga: Desa Wajib Punya Operator Data, Gus Ipul: Tak Boleh Ada Kepala Daerah “Buta” Data Kemiskinan
“Banyak pekerja belum bisa kembali bekerja karena keterbatasan keterampilan,” ujarnya.
Koaksi Indonesia pun merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembaruan klasifikasi jabatan nasional untuk memasukkan green jobs, penguatan sistem pelatihan berbasis industri, hingga penyediaan jaminan sosial bagi pekerja proyek energi terbarukan.
Selain itu, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan penguatan peran pemerintah daerah dinilai penting agar peluang green jobs dapat terserap secara merata.
“Transisi energi harus menjadi transformasi yang adil dan inklusif, bukan sekadar pergantian teknologi,” tegas Azis.(*)
Editor : Mugni Supardi