RADAR PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomitmen mendukung produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Salah satu fokus utama yang dijalankan adalah pengembangan konsep pertanian perkotaan (urban farming) sebagai strategi menyesuaikan kondisi geografis Kota Palu.
Plt Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, S. Teguh Asparianto, mengatakan bahwa arah kebijakan pertanian di Kota Palu saat ini difokuskan pada pemanfaatan lahan terbatas secara optimal, termasuk pekarangan rumah warga.
“Konsep yang kita bawa adalah pertanian perkotaan. Karena kita wilayah kota, meskipun masih memiliki lokasi lahan pertanian yang cukup luas, ke depan kita sudah harus mengacu pada pertanian perkotaan atau urban farming,” ujar S.Teguh Asparianto saat ditemui pada Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, luas baku lahan sawah di Kota Palu saat ini sekitar 253 hektare. Sementara berdasarkan rencana tata ruang wilayah, lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura mencapai lebih dari 700 hektare.
Meski relatif terbatas dibandingkan daerah kabupaten, lahan tersebut tetap dipertahankan agar aktivitas pertanian di kota terus berjalan.
Setiap tahun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu memprogramkan bantuan peningkatan produktivitas bagi petani, khususnya untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung.
Bantuan tersebut berupa benih dan pupuk sebagai bentuk insentif bagi petani yang masih bertahan mengelola lahan pertanian di wilayah kota.
“Minimal kita mempertahankan luas tanam yang ada, terutama padi dan jagung. Ini sebagai bentuk dukungan agar lahan pertanian tidak beralih fungsi,” katanya.
Untuk sektor hortikultura, bantuan difokuskan pada komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi daerah, seperti cabai, tomat, dan bawang. Penentuan komoditas ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta kebutuhan pasar.
Teguh mengakui, bantuan dalam bentuk kelompok hortikultura pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,283 miliar, yang difokuskan pada komoditas strategis seperti cabai dan bawang.
Selain itu, program ketahanan pangan juga digelontorkan sebesar Rp150 juta untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah warga.
Pada tahun 2025, pola penyaluran bantuan juga mengalami penyesuaian. Seperti bantuan benih dan pupuk tidak lagi diberikan secara langsung, melainkan melalui demonstration plot (demplot) sebagai lahan percontohan.
“Untuk 2025, kita ubah konsepnya menjadi demplot. Kita buat percontohan, kita bantu benih dan pupuknya, sehingga petani bisa melihat langsung hasilnya dan mencontoh,” ungkapnya.
Demplot padi tersebut dilaksanakan di lima lokasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni BPP Duyu, Layana, Kayumalue, Petobo, dan Tawaeli.
Selain padi dan jagung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu juga terus mendorong pengembangan hortikultura unggulan daerah. Salah satu capaian penting adalah diperolehnya Sertifikat Indikasi Geografis untuk Bawang Palu dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Itu menjadi kebanggaan kita. Pemerintah Kota Palu yang mengurus sertifikasi indikasi geografisnya. Ini bentuk upaya menjaga kekayaan pertanian yang memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Dalam mendukung ketahanan pangan, dinas ini juga berperan aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dari daerah penyangga ke Kota Palu.
“Petani akan selalu ada karena pangan adalah kebutuhan dasar. Kita produksi semampu kita, dan selebihnya kita perkuat dari sisi distribusi agar pasokan ke Kota Palu tetap lancar dan harga terjaga,” pungkasnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi