RADAR PALU - Sulawesi Tengah terus memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.
Secara umum, Sulteng memiliki luas lahan sawit sekitar 142.614 hektare, yang terdiri dari sekitar 86 ribu hektare milik perusahaan swasta dan sisanya merupakan perkebunan rakyat.
Produksi sawit tahun ini mencapai kurang lebih 496 ribu ton. Dengan capaian tersebut, sektor sawit kini masuk dalam prioritas unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Karena itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan perhatian besar pada pengembangan perkebunan rakyat.
Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Simpra Tajang, mengungkapkan bahwa baru-baru ini terdapat penataan kebun sawit milik perusahaan swasta oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, data lengkapnya masih menunggu finalisasi.
"Karena sawit ini merupakan salah satu unggulan di Sulawesi Tengah, kami ke depan punya target peningkatan produksi maupun perluasan area. Perluasan area tentu akan disesuaikan dengan kondisi kawasan yang masih tersedia, namun tidak dengan mengalihfungsikan lahan persawahan. Itu kita hindari," jelasnya kepada Radar Palu Jawa Pos Group pada Rabu (3/12/2025).
Menurut Simpra, perluasan akan diarahkan pada lahan-lahan masyarakat yang masih kosong. Sementara itu, produktivitas sawit rakyat hingga kini masih berada pada kisaran 2 hingga 3 ton per hektare, sehingga peningkatan produktivitas menjadi fokus utama.
"Target kita, produktivitas bisa mencapai 5 ton per hektare tanpa harus memperluas lahan. Untuk itu tahun depan kami mulai memberikan bantuan pupuk kepada petani sawit. Selama ini kami belum melakukan itu, tetapi tahun depan ada peluang untuk memasukkan ke dalam kegiatan pengadaan," terangnya.
Kesempatan tersebut muncul karena pengadaan bibit kakao dan kelapa sudah ditangani oleh pemerintah pusat.
Pada tahun 2026, Sulteng mendapat target penanaman 40 ribu hektare kakao dan 17.500 hektare kelapa. Dengan demikian, pengadaan bibit dari kedua komoditas itu tidak lagi dibebankan kepada provinsi, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk peningkatan produktivitas sawit, termasuk bantuan pupuk.
Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menyiapkan program peningkatan SDM pekebun sawit melalui kerja sama dengan Ditjen Perkebunan dan BPDPKS.
Pelatihan tersebut mencakup teknis budidaya, administrasi kelompok, hingga praktik panen yang baik.
"Tujuannya agar tata kelola kebun dan panen sawit semakin baik, sehingga produksi dan produktivitas benar-benar meningkat," tambah Simpra.
Dalam rangka mendukung program Berani Makmur dan moto SAMIRA (Sawit Milik Rakyat) dari Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan juga melaksanakan program perluasan area sawit rakyat pada tahun 2025.
"Program perluasan sawit itu sekitar 1.800 hektare yang tersebar di Kabupaten Buol, Tojo Unauna, Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Ini bagian dari dukungan dinas terhadap program Berani Makmur dan Sawit Milik Rakyat," ujarnya.
Simpra menegaskan bahwa seluruh program ini ditujukan untuk memperkuat posisi sawit sebagai komoditas unggulan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat di Sulawesi Tengah.(rna)
Editor : Mugni Supardi