RADAR PALU - Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan swasembada garam pada tahun 2027. Target ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Penggaraman Nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berencana menghentikan impor garam dan fokus pada peningkatan produksi garam nasional. Strategi yang akan ditempuh meliputi pembangunan ekosistem pergaraman yang solid dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, pengolah, dan petambak garam rakyat.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki tata niaga garam dan membangun infrastruktur pendukung, seperti tambak garam raksasa di beberapa lokasi, salah satunya di Rotendao, Nusa Tenggara Timur.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, membuat KKP optimis dapat mencapai target.
“Produksi garam rakyat kita sudah memiliki kualitas yang baik, kita bisa bersaing dengan negara lain, sehingga ke depan tidak perlu lagi impor,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaa.
Sebagai langkah awal menuju swasembada, pemerintah menetapkan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri.
Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63 persen dari total kebutuhan.
“Sisanya tentu menjadi peluang usaha yang besar dan menjanjikan bagi para produsen garam bahan baku, baik petambak garam rakyat maupun badan usaha,” terangnya.(*)
Editor : Mugni Supardi