RADAR PALU - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sulawesi, Dony Yoga Perdana menyebutkan terkait adanya sejumlah persoalan kemitraan antara perusahaan sawit dan masyarakat di beberapa daerah, dia menilai pentingnya penanganan yang dilakukan dengan prinsip hati-hati dan keberimbangan.
"Permasalahan harus dilihat secara menyeluruh. Kadang di permukaan tampak konflik, tapi kalau didalami ada sejarah panjang dibaliknya. Karena itu perlu duduk bersama semua pihak, termasuk pemerintah, agar solusi yang diambil benar-benar win-win solution," ujarnya kepada awak media saat menghadiri Celebes Forum I Tahun 2025 di Hotel Best Westren Plus Coco Palu, Rabu (22/10).
Ia juga menegaskan, aturan mengenai kebun plasma sebenarnya sudah jelas, yakni perusahaan wajib menyisihkan 20 persen dari luas kebun untuk masyarakat. "Kalau ada yang belum, biasanya karena historis lama, sebelum aturan itu berlaku," katanya.
Di sisi lain ada juga tantangan penerapan prinsip keberlanjutan yang ramah lingkungan, pekerja, perempuan, dan anak. "Aturan sekarang makin kompleks, termasuk kewajiban sertifikasi seperti ISPO dan RSPO. Semua ini perlu diikuti agar industri sawit kita tetap berdaya saing," terangnya.
Dony juga berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap keberlangsungan industri sawit, terutama dalam hal regulasi, keamanan investasi, dan kebijakan yang konsisten.
“Pemerintah adalah mitra utama kami. Kalau regulasi jelas dan stabil, industri bisa tumbuh lebih sehat," sebutnya.
Sedangkan terkait tema Celebes Forum I Tahun 2025 yakni keberlanjutan dan digitalisasi, menurut Dony menjadi tantangan terbesar industri sawit ke depan adalah menjaga produktivitas dan keberlanjutan.
"Kalau tanaman sawit tidak diremajakan, produktivitasnya pasti turun. Karena itu program replanting atau penanaman kembali harus digalakkan," jelasnya.
Saat ini kata dia sekitar 70 persen anggota GAPKI di wilayah Sulawesi sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam kegiatan operasional, baik di tingkat kebun maupun pabrik.
Digitalisasi menjadi keniscayaan di tengah perkembangan industri 4.0 yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan bisnis.
"Sekarang ini industrinya sudah industri 4.0. Mau tidak mau, perusahaan sawit harus mengelola banyak proses bisnis secara digital, mulai dari keuangan, panen, hingga pengolahan di lapangan. Tujuannya agar lebih efisien karena ke depan biaya tenaga kerja dan produksi pasti akan meningkat," ujar Dony.
Ia menjelaskan, penerapan teknologi digital di perusahaan sawit memungkinkan proses bisnis berjalan lebih cepat dan akurat.
"Kalau dulu semua dicatat manual, sekarang cukup input satu kali di lapangan, data langsung terkirim ke kantor pusat. Jadi pekerjaan lebih cepat, efisien, dan transparan," katanya.
Dony mengungkapkan, sistem digitalisasi juga mulai diterapkan pada kemitraan dengan petani atau kebun masyarakat. Salah satu contohnya adalah proses penerimaan buah sawit di pabrik yang kini mulai beralih ke sistem digital.
Baca Juga: SPS Dorong Dana Jurnalisme dan Literasi Media sebagai Agenda Nasional
"Dulu proses penilaian buah dilakukan manual, sekarang mulai digital. Baru tahun ini diterapkan, tapi progresnya bagus," katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan pendampingan agar petani mitra dapat menyesuaikan diri dengan sistem digital ini. "Masih butuh waktu, tapi kami optimistis bisa menyeluruh," tambahnya.(***)
Editor : Mugni Supardi