Dalam sambutannya, Imelda menyampaikan bahwa pembangunan harus dimaknai sebagai proses perbaikan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Ia menilai, dua hal penting yang harus berjalan seimbang dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.
"Kita sering berpikir ketika ada pertumbuhan, di situ juga akan ada pemerataan. Tapi tidak selalu begitu. Setiap wilayah punya kebutuhan dan karakteristik berbeda," ujar Wakil Wali Palu, Imelda Liliana Muhidin dalam sambutannya pada Senin (6/10/2025).
Dirinya mencontohkan, Kota Palu yang memiliki delapan kecamatan dan 46 kelurahan tentu memiliki tingkat perkembangan yang tidak sama. Karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data agar kebijakan pembangunan tidak bersifat seragam, tetapi menyesuaikan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
"Antara Palu Utara dan Palu Selatan tentu berbeda. Begitu juga Palu Timur, Ulujadi, dan wilayah lainnya. Data statistik dari teman-teman BPS inilah yang menjadi indikator untuk memastikan arah pembangunan kita tepat sasaran," tambahnya.
Lebih lanjut, Imelda menjelaskan bahwa penyusunan dokumen Indeks Ketimpangan Wilayah Tahun 2024 dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga pemangku kepentingan lainnya. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah Kota Palu.
"Dari hasil kajian seperti ini, kita harapkan muncul keputusan yang konstruktif agar kita bisa menganalisis dan memperbaiki ketimpangan yang ada di wilayah Kota Palu," ujarnya.
Dia juga berharap dokumen tersebut dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
"Harapan kami, semua pihak bisa memanfaatkan dokumen ini dengan baik sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan daerah," pungkas Imelda.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Palu, Moh. Fahri, menjelaskan bahwa tujuan utama kajian ketimpangan wilayah adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan memetakan potensi tiap kecamatan di Kota Palu.
"Bagi kami, hasil kajian ini menjadi bahan penting untuk perencanaan kebijakan ke depan. Kami bisa melihat kebutuhan di setiap wilayah, seperti Taweli atau Palu Selatan, sesuai potensi dan karakteristiknya," ungkap Fahri.
Ia menambahkan, hasil kajian juga akan digunakan untuk memastikan alokasi sumber daya dan anggaran yang lebih efisien. Dengan begitu, kebijakan pembangunan tidak lagi dilakukan secara seragam, tetapi berbasis potensi lokal.
Lebih jauh, Fahri menyebutkan bahwa sasaran utama dari kajian ini adalah menurunkan indeks ketimpangan antarwilayah, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, serta memperluas akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Karena itu, kami harapkan ke depan ada keterlibatan lebih luas, termasuk dari Dinas PUPR dan OPD lainnya, agar hasil kajian ini bisa diterapkan secara nyata di lapangan," tandasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, serta pihak terkait lainnya. Diharapkan hasil kajian tersebut menjadi acuan dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Palu. (rna)
Editor : Nur Soima Ulfa