RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah, mengkaji dampak sosial ekonomi tambang nikel terhadap kesejahteraan masyarakat di empat kecamatan lingkar tambang.
Penelitian ini juga mengevaluasi pelaksanaan delapan pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang.
Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Sosial Ekonomi Wilayah Lingkar Tambang di Ruang Tepotowoa, Kantor Bappelitbangda Morut, Senin (2/11/2026).
Baca Juga: Bantuan UMKM hingga Jalan Rusak Jadi Sorotan Warga Birobuli Utara
Dalam kegiatan tersebut, Djira membacakan sambutan Bupati Morut Delis Julkarson Hehi. Pemerintah daerah ingin memastikan investasi pertambangan memberikan manfaat nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Djira menjelaskan, penelitian tersebut membuka ruang diskusi bagi pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan menyelaraskan program kontribusi sosial dengan kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Baca Juga: Febriyanthi Dorong Kader PKK Desa Lebih Inovatif
"Seluruh kontribusi perusahaan diharapkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," demikian petikan sambutan Bupati yang dibacakan Djira.
Bidang Riset dan Inovasi Bappelitbangda Morut menyelenggarakan penelitian bertajuk Dampak Sosial-Ekonomi Tambang Nikel dan Evaluasi 8 Pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Penelitian tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, dan Soyojaya.
Baca Juga: Panen Belum Tentu Untung, Bappeda Sulteng dan Hannah Asa Dorong Petani Milenial Parigi Cerdas Finans
Tim penelitian akan mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah lingkar tambang. Cakupannya meliputi tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja, pendapatan, perkembangan usaha lokal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial.
Melalui penelitian tersebut, pemerintah daerah ingin memperoleh gambaran menyeluruh tentang pengaruh aktivitas pertambangan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Djira meminta tim peneliti menjalankan penelitian secara profesional, objektif, dan berbasis data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Baca Juga: Tidak Hanya Pidana, Farida Juga Gugat Delapan Pengurus Majelis GPdI Sulteng Rp500 Miliar
Dia juga mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perusahaan pertambangan mendukung penelitian dengan menyediakan data yang diperlukan.
Menurut Djira, hasil penelitian harus menghasilkan rekomendasi yang dapat pemerintah gunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan di kawasan lingkar tambang.
Pemerintah daerah tidak ingin penelitian tersebut hanya berakhir sebagai dokumen administratif tanpa tindak lanjut.
Baca Juga: CMSE 2026 Resmi Dibuka, BEI Ajak Masyarakat Mulai Investasi dengan Literasi dan Konsistensi
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Djira menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan pertambangan tidak cukup diukur melalui besarnya investasi dan aktivitas industri.
"Kita tidak ingin pembangunan hanya terlihat dari besarnya investasi dan aktivitas industri, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan," demikian pesan Bupati.
Penelitian ini juga mencakup evaluasi delapan pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang.
Baca Juga: Mahasiswa Keluhkan Debu di Kantin FEB Untad, Berharap Segera Dipaving
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program perusahaan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Melalui FGD ini, Pemkab Morut berharap dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Dengan demikian, investasi pertambangan tidak hanya mendorong aktivitas industri, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pastikan Hak Veteran Terpenuhi, Kodam XXIII/Palaka Wira Perkuat Evaluasi dan Pendataan
Kegiatan tersebut turut dihadiri para camat, kepala desa, serta perwakilan pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Morut. (***)
Editor : Ilham Nusi