Morut sebelumnya mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi secara nasional selama beberapa tahun.
Namun, Delis menyebut pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan pada tahun ini.
Baca Juga: Karhutla di Bolano Parigi Moutong, Dua Hektare Lahan Terbakar
Bupati Delis membahas kondisi tersebut dalam Rakor Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (22/9/2026).
Pemkab Morut menggelar rakor tersebut sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.
Rakor itu membahas strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap inklusif, berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Bupati Delis Minta BAZNAS Morut Optimalkan Potensi Zakat
Dandim 1311/Morowali Letkol Inf Boyke B. Sirait, Kapolres Morut AKBP Junaidy Anthonius Weken, Kepala BPS Morowali Gladius Alfonsus, Kasi Intel Kejari Morut Adin Nugroho Pananggalih, para Asisten, Staf Ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Morut turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Bupati Delis mengatakan, penurunan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Morut.
Menurut dia, dana transfer memiliki peran dalam menggerakkan belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Baca Juga: Satpol PP Sulteng Koordinasi dengan Sekolah, Antisipasi Gangguan Ketertiban
"Dana transfer dari pusat ini merupakan salah satu penggerak ekonomi di Morowali Utara," ujarnya.
Delis menyebut program BKK ikut menggerakkan perekonomian desa.
Perputaran dana tersebut mendorong sektor riil dan UMKM yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.
Baca Juga: Bupati Dorong IPIM Morut Aktif Sampaikan Pesan Sosial dan Pembangunan
Bahkan dari kontribusi program BKK, Morut berada pada peringkat dua secara ekonomi nasional meninggalkan Morowali.
"Selama ini yang membuat Morut bisa melampaui Morowali, bisa peringkat dua secara ekonomi nasional bukan hanya dari sektor industri hilirisasi ataupun sektor tambang, tapi karena transfer pusat itu kita gunakan untuk membantu desa melalui program BKK," jelasnya.
Faktor kedua berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Anggaran ke Singapura Jadi Sorotan Banggar DPRD Palu, Muslimun Pertanyakan Urgensinya
Delis mengatakan pada tahun ini tidak ada proyek infrastruktur yang berjalan selain kegiatan yang menggunakan sumber dana DBH sawit dan DAK.
"Di luar itu tidak ada. Sehingga ini pasti juga memengaruhi belanja pemerintah," katanya.
Kondisi tersebut, kata Delis, ikut memengaruhi belanja riil pemerintah dan aktivitas ekonomi di daerah.
Baca Juga: IPR Kayuboko Jangan Jadi Jalan Pintas Legalisasi PETI, Safri Minta Pemerintah Buka Dasar Penerbitann
Sektor swasta menjadi faktor ketiga yang ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Morut.
Delis menyebut PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) mengurangi lini produksi sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
Sementara di kawasan industri yang sama, PT Nadesico Nickel Industry (NNI) juga mengurangi jumlah tenaga kerja.
Baca Juga: PT IMIP dan AMSI Sulteng Bahas Tantangan Media di Tengah Disrupsi AI
"Sehingga semua ini secara akumulatif berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Delis mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat respons cepat dari seluruh pihak.
Dia juga meminta pemerintah memperhitungkan pengaruh kondisi ekonomi global terhadap aktivitas ekonomi Morut.
Baca Juga: 151 Izin Tambang Logam di Sulteng, Manfaatnya Harus Dirasakan Warga
Delis mengatakan pemerintah membutuhkan deteksi dini agar dapat segera mengambil langkah ketika muncul persoalan ekonomi.
"Dengan adanya deteksi dini terhadap kondisi perekonomian, kita dapat bergerak cepat mengambil langkah penyelesaian dan merumuskan solusi tepat guna mengatasi masalah inflasi," ujar Delis.
Kepala BPS Morowali Gladius Alfonsus dan Kepala Dinas PUPRPKPD Morut Destuber Mato'ori memberikan pemaparan dalam rakor sebelum sesi diskusi.
Baca Juga: Angka Kecelakaan Rendah, Morowali, Morut dan Poso Dapat Penghargaan dari Ditlantas Polda Sulteng
Gladius menjelaskan Kemendagri membentuk tim pemantauan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengadopsi sistem pengendalian inflasi.
Tim tersebut menggunakan mekanisme pemantauan untuk mendeteksi lebih awal penurunan kinerja ekonomi sehingga pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi.
Langkah itu juga diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2026 dan 8 persen pada 2029, terutama bagi daerah yang pertumbuhannya masih berada di bawah target.
Baca Juga: Wagub Sulteng Ingatkan Rumah Sakit, Jangan Main-main dengan Klaim BPJS
"Morowali Utara menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan karena pertumbuhan ekonominya tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal, tetapi juga faktor eksternal. Apalagi, daerah ini ditopang oleh sektor pertambangan dan industri yang sangat sensitif terhadap dinamika global," sebut Gladius. (***)
Editor : Ilham Nusi