RADAR PALU - Bupati Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa reforma agraria di Morowali Utara (Morut) tidak boleh berhenti pada penataan aset atau pembagian tanah.
Program tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang produktif dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Delis saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Morowali Utara di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Pemkot Palu Perkuat Pendampingan UMKM Lewat INBIS
Rapat koordinasi mengusung tema "Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Morowali Utara". Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, TNI, Polri, Kejaksaan, serta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria.
Dalam sambutannya, Delis menekankan bahwa reforma agraria merupakan amanat negara yang hanya dapat berhasil melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dia mengatakan penataan aset tanah harus diikuti dengan pendampingan pemanfaatan lahan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Baca Juga: IMIP Perkuat Sinergi dengan Perguruan Tinggi Lewat Program Praktisi Mengajar
"Reforma agraria bukan sekadar membagikan atau menata aset tanah. Yang lebih penting adalah memastikan tanah tersebut produktif, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, hak-hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan," ujar Delis.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan setiap program reforma agraria benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bupati Delis juga mengajak seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria menjadikan rapat koordinasi sebagai forum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan sekaligus merumuskan solusi bersama.
Baca Juga: Enam Proyek Infrastruktur di Kota Palu Mulai Dikerjakan, DPRD Kawal Hingga Tuntas
Dia menilai tantangan di lapangan memerlukan langkah kolaboratif agar pelaksanaan reforma agraria tidak hanya menyelesaikan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum, mendukung investasi yang sehat, dan melindungi hak-hak masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Morut yang diwakili Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas komitmennya dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.
Dia menyebut reforma agraria memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di daerah. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat.
"Keberhasilan reforma agraria bergantung pada sinergi dan kolaborasi semua pihak. Karena itu, berbagai masukan dari peserta rapat diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pelaksanaan program reforma agraria di Kabupaten Morowali Utara," katanya.
Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, dan penyampaian masukan dari seluruh peserta guna memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah tersebut. (*)
Editor : Agung Sumandjaya