Mengusung tema “Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam, sosial, dan Perubahan Iklim Menuju Desa Tangguh yang Responsif Gender”, acara ini menyatukan para perempuan, pemuda Karang Taruna, serta Kelompok Siaga Bencana (KSB) untuk duduk bersama, berdiskusi, dan memperkuat strategi menghadapi risiko bencana.Dalam sambutannya, Koordinator Program KPKP-ST, Hajalia Somba, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan.
“Ini adalah kegiatan ketiga kami di tahun 2025, dan menjadi bukti bahwa perempuan dan pemuda di desa-desa memiliki peran strategis dalam menciptakan desa tangguh bencana,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari BPBD Kabupaten Sigi serta perwakilan dari pemerintah desa. Kabid Kedaruratan
dan Logistik BPBD Sigi, Ahmad Yani, membuka sesinya dengan apresiasi terhadap KPKP-ST.
“Kami sangat terbantu dengan kehadiran NGO seperti ini yang langsung menyentuh komunitas, memperkuat kapasitas di akar rumput,” ujarnya.
Yani juga menekankan perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari pendekatan reaktif menjadi investasi preventif berbasis risiko. Ia memaparkan pentingnya keterlibatan desa dalam penyusunan dokumen kebencanaan, seperti Kajian Risiko, Rencana Penanggulangan, dan Rencana Kontinjensi, yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menariknya, di sesi diskusi memunculkan pertanyaan kritis dari peserta. Khadijah, Sekretaris BPD Desa Bangga, menanyakan soal pendanaan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apakah bisa menggunakan dana desa.
Yani merespons dengan tegas, bahwa kasus kekerasan seksual adalah keadaan darurat non-alam, dan dapat dibiayai melalui bidang penanggulangan bencana dalam APBDes. Ia juga mengingatkan bahwa dana desa tidak hanya bisa dimanfaatkan saat bencana terjadi.
“Jangan tunggu bencana, Penanggulangan bencana bisa diintegrasikan ke dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Contohnya, penanaman pohon oleh karang taruna atau penguatan ekonomi kreatif bagi perempuan juga bagian dari pengurangan risiko bencana,” jelasnya.
Dari sesi di masing-masing desa, para kepala desa dan KSB menunjukkan komitmen nyata.
Kepala Desa Kaleke, misalnya, menjelaskan bahwa sejak 2022 desanya rutin mengalokasikan anggaran untuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang pada tahun 2024 dan 2025 mencapai Rp12 juta per tahun.
Langkah ini menjadi inspirasi bagaimana perlindungan bisa diinstitusionalisasi lewat anggaran desa. Mengakhiri materinya, Yani menyinggung keterkaitan kegiatan ini dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya poin 16 tentang Desa Damai dan Berkeadilan.
“Kita ingin desa bebas dari KDRT, pekerja anak, perdagangan manusia, dan semua bentuk diskriminasi. Dan ini dimulai dari kolaborasi seperti yang kita lakukan hari ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, Kegiatan ini merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Yayasan KPKP-ST dan Yayasan Kerti Praja (YKP), yang akan terus mendampingi masyarakat desa di Kabupaten Sigi menuju desa yang tidak hanya tangguh bencana, tapi juga adil gender, damai, dan berkelanjutan. (agg)
Editor : Agung Sumandjaya