RADAR PALU — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Rakyat Bersuara (Burasa) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Jumat (1/5/2026).
Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, hingga kelompok perempuan Mahardhika.
Selama kegiatan berlangsung, aparat keamanan disiagakan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Puluhan personel diterjunkan guna mengawal jalannya demonstrasi.
Baca Juga: Misteri Kematian 2 Gajah Sumatra di Bengkulu: Induk dan Anak Ditemukan Tak Bernyawa
Dalam aksinya, massa menyampaikan sedikitnya 22 tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tuntutan itu berfokus pada isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh, termasuk praktik outsourcing yang dinilai masih marak, khususnya di sektor konstruksi.
Perwakilan Burasa, Muhammad Azis, menyatakan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengambil sikap tegas terhadap persoalan tersebut.
“Ada sekitar 22 tuntutan yang kami suarakan. Salah satunya terkait praktik outsourcing yang masih marak, khususnya di sektor konstruksi. Kami berharap gubernur dapat mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini,” ujar Azis.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng dan APINDO Perkuat Sinergi, Dorong Produk Unggulan UMKM Tembus Pasar Global
Selain itu, massa juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar pekerja, seperti hak cuti, termasuk cuti melahirkan, serta penyediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kerja di kawasan industri.
Isu keselamatan kerja turut menjadi perhatian. Azis menyebut angka kecelakaan kerja di wilayah industri masih cukup tinggi berdasarkan data yang dihimpun pihaknya.
“Sepanjang 2025 tercatat sekitar 25 kasus kecelakaan kerja. Tahun sebelumnya juga terdapat puluhan kasus, bahkan sebagian berujung pada korban jiwa. Ini menunjukkan masih lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Baca Juga: Pacu Produksi Nasional, Kementan Tanam Padi Serempak di 25 Provinsi
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang dinilai masih terjadi di sejumlah perusahaan. Menurut mereka, hal tersebut melanggar hak dasar pekerja untuk berserikat.
Massa juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar hadir langsung dan berdialog terbuka. Namun hingga aksi berlangsung, gubernur belum menemui peserta unjuk rasa.
“Kami berharap gubernur bisa hadir langsung di tengah massa. Kami ingin dialog terbuka, bukan pertemuan tertutup yang hanya diwakili. Ini penting agar aspirasi buruh benar-benar tersampaikan,” tegas Azis.
Ketegangan sempat terjadi saat sejumlah massa mencoba masuk ke area kantor gubernur untuk bertemu langsung dengan gubernur. Upaya tersebut dihadang aparat keamanan yang berjaga sehingga memicu aksi saling dorong di lokasi.
Koordinator lapangan aksi, Fajar, dalam orasinya menuntut agar gubernur menemui massa secara langsung.
“Mana itu gubernur yang menurut survei gubernur terbaik tahun 2026, tapi tidak mau bertemu dengan kami. Kalau bapak ditugaskan untuk hadir, maka kami meminta untuk bertemu dengan kami,” ujarnya.
Pihak perwakilan gubernur sempat menemui peserta aksi untuk berdialog. Namun, massa tetap bersikeras meminta kehadiran langsung gubernur agar aspirasi dapat disampaikan tanpa perantara.
Aparat keamanan kemudian memperketat penjagaan di area pintu masuk kantor gubernur untuk mengantisipasi situasi yang lebih memanas.
Meski sempat terjadi ketegangan, aksi unjuk rasa secara keseluruhan berlangsung tertib hingga berakhir. Tidak terlihat adanya perwakilan resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menemui massa secara langsung. (*)
Editor : Agung Sumandjaya