RADAR PALU – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan kesamaan pandang dalam penanganan tindak pidana korupsi, Rabu (3/12).
Kegiatan ini dipimpin Wakil Kepala Kejati Sulteng, Imanuel Rudy Pailang, dan menghadirkan narasumber dari BPKP Sulteng sebagai mitra strategis dalam pengawasan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Rudy menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih intens antara Kejaksaan dan BPKP, terutama dalam memperdalam pemahaman terkait aspek keuangan negara.
Menurutnya, penanganan korupsi yang efektif dan efisien hanya dapat diwujudkan apabila seluruh lembaga penegak hukum memiliki pandangan yang sejalan.
“Korupsi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi kejahatan yang merusak masa depan bangsa. Karena itu, kita perlu merajut kesamaan pandang agar penindakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan modern dan sistematis sangat dibutuhkan. Penanganan korupsi tidak harus berhenti pada kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian secara menyeluruh.
Rudy juga menyoroti tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait kejahatan lingkungan seperti karbon, pertambangan ilegal, dan illegal logging.
“Belum ada perhitungan kerugian ekologi yang jelas, padahal ini menjadi kunci dalam menindak korupsi di sektor lingkungan. Pemulihan membutuhkan waktu panjang, karena itu sinergi antar lembaga sangat penting,” ungkapnya.
Rudy turut menyinggung pernyataan Presiden yang akan menindak tegas pelaku perambahan hutan di Sumatera Barat. Ia berharap FGD ini mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga dan menjadi energi besar dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah.
“Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memperkuat penegakan hukum dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Editor : Wahono.