RADAR PALU — Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 kembali menuai sorotan tajam dari pelaku industri global. Langkah yang dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian energi itu justru dinilai berpotensi memicu tekanan fiskal, mengganggu pasar sawit internasional, dan menurunkan daya saing ekspor Indonesia.
Dalam wawancara di sela gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menyebut percepatan dari B30 ke B40 hingga wacana B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan.
“Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujar McGill, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, pasar sudah mengantisipasi kenaikan permintaan biodiesel, mendorong harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi bahkan sebelum B50 diberlakukan. Di saat yang sama, harga solar global sedang rendah sehingga selisih harga—yang menjadi komponen terbesar biaya biodiesel—melebar sangat jauh.
McGill menegaskan bahwa membiayai mandatori B40 saja sudah berat, apalagi langsung menuju B50. Spread harga yang besar membuat insentif biodiesel harus ditambah, dan itu kemungkinan besar mendorong kenaikan pungutan ekspor (levy).
“Kenaikan levy hampir tak terhindarkan, tetapi itu akan menekan daya saing ekspor dan meredam investasi hulu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan perbaikan berarti. Pungutan ekspor yang tinggi ditambah masalah legalitas lahan membuat investor enggan membuka perkebunan baru.
“Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” katanya.
McGill mengingatkan skenario berbahaya jika produksi sawit stagnan sementara biodiesel tumbuh cepat. Dengan penyerapan domestik yang meningkat, ekspor akan menurun, pendapatan levy menyusut, dan pemerintah kembali dipaksa menaikkan pungutan untuk menutup biaya biodiesel.
Pasar utama seperti India dan Pakistan disebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga sawit. Jika harga naik, kedua negara cenderung beralih ke minyak nabati lain. Di Tiongkok dan Eropa, minyak sawit juga semakin tertinggal akibat kuatnya pasokan kedelai dan regulasi ramah lingkungan yang lebih ketat.
Secara industri, McGill menilai kapasitas produksi biodiesel nasional belum siap sepenuhnya. Diperlukan investasi besar sebelum B50 dapat dijalankan secara stabil.
Meski begitu, ia mengakui Indonesia unggul dalam teknologi pencampuran biodiesel berlevel tinggi.
“Dulu B10 dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.”
Namun ia menekankan bahwa keberhasilan teknis tidak otomatis berarti percepatan B50 tepat dari sisi ekonomi.
McGill mengusulkan agar pemerintah mengadopsi skema mandatori fleksibel, serupa kebijakan gula–etanol di Brasil. Dalam sistem ini, volume biodiesel yang diserap dapat dinaikkan atau diturunkan menyesuaikan harga CPO dan solar.
“Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,” ungkapnya.
Menurutnya, pertanyaan utama bukan apakah Indonesia mampu menjalankan B50, melainkan apakah sekarang adalah waktu yang tepat.
“Keamanan energi dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin.”
Di tengah ambisi besar transisi energi, peringatan McGill menjadi penanda penting bahwa keberhasilan program biodiesel tidak hanya diukur dari tingginya angka campuran, tetapi dari kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, investasi industri, serta dinamika pasar global. ***
Editor : Muhammad Awaludin