Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Aliansi Honorer Ungkap ada PPPK yang Lulus sudah bekerja Enam Tahun di Morowali hingga Seorang Pelatih Zumba saat RDP di DPRD Palu

Wahono. • Selasa, 4 November 2025 | 18:59 WIB

 

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Palu bersama perwakilan tenaga honorer, membahas kejelasan status dan nasib honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintah daerah.
Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Palu bersama perwakilan tenaga honorer, membahas kejelasan status dan nasib honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintah daerah.

 

RADAR PALU - Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD kota Palu yang digelar diruang utama DPRD kota Palu, Selasa (4/11) yang dipimpin oleh Irsan Satria ketua komisi A. Dimana dalam rapat tersebut aliansi honorer menemukan temuan adanya yang lulus PPPK tidak sesuai prosedur, sebab ada yang tidak pernah honor bisa lulus.

 

Hak itu terungkap saat seorang perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu mengungkapkan sejumlah data dalam rapat diantaranya terkait dengan persoalan PPPK Siluman dimana menurutnya hal itu benar ada, sebab ada satu pegawai yang telah mengundurkan diri karena mengetahui statusnya. 

 

Selain itu ada seorang PPPK yang lulus namun dirinya telah bekerja selama enam tahun di Morowali akan tetapi lolos saat ikut ujian tersebut. "Saat ini dirinya lolos di Dinas Kesehatan,"ujarnya.

 

Kemudian ada juga yang orang tuanya Honor namun saat ujian anaknya yang ikut, itu juga lolos PPPK di Dinas Pendidikan. Dan ada juga seorang pelatih Zumba itu lulus menjadi PPPK di Dinas Pendidikan kota Palu.

 

"Dengan adanya temuan ini yang nyata-nyata sangat menyakiti perasaan kami, sebab tanga honor yang sudah mengabdi merasa tidak dihargai,"tegas seorang Honorer.

 

Selain itu aliansi honorer mendapatkan bukti bahwa pemerintah Kota Palu tidak mengusulkan paruh Waktu data dari BKN, karena ada dugaan PPPK Siluman ini yang menyebabkan adanya pembengkakan anggaran.

 

"Kami juga meminta perlindungan hukum apabila kami menyampaikan aspirasi ini, "ujarnya. 

 

Sementara anggota DPRD kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri meminta agar pihak Inspektorat bisa menyampaikan hasil dari apa yang sudah diperiksa apakah benar adanya isu PPPK Siluman.

 

"Kalau memang ada, satu misalnya di OPD, maka tidak menutup kemungkinan ini juga bisa terjadi di OPD-OPD lain,"menurutnya.

 

Ketua Komisi A Irsan Satria menegaskan bahwa ini menjadi sampel kepada pihak Inspektorat, DPRD kota Palu juga siap mengawal apabila para honorer dipanggil oleh kepala OPD nya setelah menyampaikan persoalan ini. 

 

"Kalau ada honorer yang sekarang dipanggil oleh kepala OPD usai RDP ini langsung lapor ke kami di DPRD, saya kira semua teman DPRD sepakat,"tegas Irsan sebagai pimpinan rapat.

 

 

Editor : Wahono.
#PPPK #siluman #Honorer #palu #dprd #rdp