RADAR PALU - Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik tentang peran ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan lestari serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan ekonomi hasil hutan yang dikelola oleh KTH.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementrian Kehutanan bersama Komisi IV DPR RI menggelar Talk Show Penyuluhan Kehutanan dengan mengangkat tema “Nilai Transaksi Ekonomi KTH : Dari Hutan Untuk Kehidupan”, Senin (6/10) di salah satu hotel di Kota Palu.
Talk Show kali ini diikuti sebanyak 50 orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Penyuluh Kehutanan ASN 23 orang, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Penyuluh Kehutanan ASN 5 orang, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Penyuluh Kehutanan ASN 2 orang dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah Penyuluh Kehutanan ASN 10 orang.
Baca Juga: Panen Perdana Padi di Togo Mulya 10,24 ton per hektare, DPRD Morut Apresiasi Petani Hadapi Banjir
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, drh. Indra Exploitasia, M.Si mengungkapkan kegiatan penyuluhan seperti ini sangat dibutuhkan guna peningkatan kapasitas.
“Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tahun ada dua kali pelaksanaan uji kompetensi. Dalam satu semester biasanya akan dievaluasi bagaimana peningkatan para penyuluh, dari level pemula menjadi madya, dan seterusnya,”ujarnya kepada awak media, Senin (6/10)
Lebih lanjut kata drh. Indra Exploitasia pihaknya telah mengembangkan standar kompetensi penyuluh untuk itu proses evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.
Baca Juga: Tiga Pos Jabatan Utama Polres Poso Diserahterimakan
“Tujuannya untuk memastikan peningkatan kemampuan dan profesionalitas para penyuluh sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” bebenya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, S.E mengatakan sebagai representasi dari masyarakat yang berada di Komisi IV DPR RI dia selalu berupaya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para penyuluh, baik itu penyuluh kehutanan maupun pertanian.
“Saya tahu betul pekerjaan mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, karena harus turun ke lapangan di bawah terik matahari, bahkan ada yang menangani dua hingga tiga desa,” ungkapnya.
Untuk itu Ellen Esther berkomitmen mendorong dan Kementerian Kehutanan agar penyuluh mendapat peningkatan kesejahteraan, walau mungkin belum signifikan karena adanya efisiensi anggaran mulai tahun ini.
“Saya akan memperjuangkan hal ini sampai ke Pak Menteri mengiyakan. Namun mengiyaakan dalam arti bukan semua yang kami minta BP2SDM bisa langsung dipenuhi, tetapi setidaknya ada tambahan anggaran. Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Kehutanan mendapat penambahan anggaran sekitar 20an persen. Ini menjadi pegangan saya untuk memperjuangkan penyuluh, baik di Sulawesi Tengah maupun secara nasional,” pungkasnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Nenk mengaku sangat mengapresiasi kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.
Baca Juga: TNI di Panggung Global: Kekuatan, Moral, dan Tantangan Zaman
Menurutnya agenda seperti ini sangat baik digelar setiap tahun. Meski demikian, dia berharap agar bukan hanya para penyuluh kehutanan saja yang ditingkatkan kapasitasnya namun juga meningkatkan kapasitas dari Polisi Kehutanan.
“Polisi Hutan juga, karena berbicara masalah deforestrasi ini sekarang kita ada 362 ribu per hektare di Sulteng sehingga kerja Polhut ini juga harus ditingkatkan kapasitasnya. Harapan saya juga bagi penyuluh kehutanan ini harus menambah kapasitas dan semangat kerjannya,” tutupnya (*)
Editor : Taswin