Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkum Sulteng Perkuat Regulasi Daerah Berbasis HAM

I
Penulis: Ismail Kamur❯
Kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bertema “Pemenuhan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (22/6/2026).
Kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bertema “Pemenuhan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (22/6/2026).

Advertisement

RADARPALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat kualitas pembentukan regulasi daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bertema “Pemenuhan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Fandy Ryanto bersama Reni, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya serta menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, sebagai narasumber utama dan diikuti oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Kota Palu, DPRD Kota Palu, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Dalam pemaparannya, Mangatas Nadeak menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Menurutnya, regulasi yang baik tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat.

Advertisement

Berbagai prinsip HAM yang menjadi landasan pembentukan regulasi turut dibahas, mulai dari non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sementara itu, ditempat berbeda, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pengarusutamaan HAM dalam proses pembentukan regulasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

“Produk hukum daerah harus hadir sebagai instrumen yang melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, perspektif HAM harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah,” tegas Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan bahwa harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sulteng tidak hanya berorientasi pada kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan bahwa substansi regulasi tidak menimbulkan diskriminasi maupun pembatasan hak-hak warga negara.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Zona Integritas Jadi Fokus Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Pelayanan Publik

Zona Integritas Jadi Fokus Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Pelayanan Publik

Kemenkum Sulteng memperkuat Zona Integritas menuju WBBM 2026 guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Kakanwil Kemenkum Sulteng Minta Target Kinerja Tuntas Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Kakanwil Kemenkum Sulteng Minta Target Kinerja Tuntas Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Rakhmat Renaldy meminta seluruh target kinerja Kemenkum Sulteng diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Kemenkum Sulteng Perkuat Identitas Koperasi Lewat Merek Kolektif

Kemenkum Sulteng Perkuat Identitas Koperasi Lewat Merek Kolektif

Kemenkum Sulteng dorong Koperasi Merah Putih mendaftarkan merek kolektif untuk memperkuat identitas usaha dan daya saing produk.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer