RADAR SULTENG - Harapan Gubernur Sulteng Dr Anwar Hafid untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban kendaraan yang menggunakan Nomor Polisi (Nopol) atau plat luar Sulteng bakal segera terwujud.
Pasalnya, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Direktorat Lalulintas (Ditlantas) segera melakukan jemput bola atau mendatangi langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hukum Polda Sulteng.
"Saya sudah sampaikan di acara forum lalulintas dengan stake holder terkait. Selain sosialisasi juga dilakukan jemput bola ke perusahaan untuk segera baliknama kendaraan yang menggunakan Nopol luar menjadi plat DN," jelas Direktur Lalulintas Polda Sulteng, Kombes Pol. Atot Irawan kepada Radar Sulteng, Senin (12/5).
Meski tidak dijelaskan terkait sanksinya namun menurut Dirlantas Atot bahwa manfaat dari program gubernur Sulteng tersebut dapat meningkatkan PAD selanjutnya demi kelangsungan pembangunan insfrastruktur jalan di Sulteng.
"Dengan adanya kebijakan insentif keringan pajak dan baliknama kendaraan sangat membantu pemilik Ranmor yang belum baliknama," sebut Dirlantas Atot mendukung penuh program gubernur.
Terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulteng, Rifki Anata Mustakim ditemui usai ngopi bersama Gubernur Sulteng menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Sulteng guna mengidentifikasi jumlah kendaraan plat luar yang beroperasi di Sulteng khususnya milik perusahaan-perusahaan.
"Pak gubernur dengan tegas minta ditertibkan plat luar dan minta dukungan Kapolda dan media. Saatnya kolaborasi pemda, kepolisian dan teman teman media terus kita lakukan," jelasnya.
Sebelumnya pada acara ngopi bersama dengan organisasi pers dan para pimpinan Redaksi media cetak dan online, Gubernur Sulteng Dr Anwar Hafid dengan tegas minta dukungan media untuk mengawal ketimpangan yang terjadi di Sulteng khusus Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang di Kabupaten Morowali.
Selain sektor tambang, gubernur juga meminta jajaran kepolisian dan OPD terkait melakukan penertiban kendaraan menggunakan plat atau nomor polisi luar yang beroperasi di wilayah hukum Polda Sulteng.
Baca Juga: Gangguan Transmisi, PLN UID Suluttenggo – UP3 Palu PLN Terus Lakukan Pemulihan Sistem
Bukan hanya itu, potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang digunakan di daerah pertambangan perlu diawasi dan ditertibkan. Demikian juga potensi air baku permukaan perlu dilakukan pengawasan khususnya daerah pertambangan. ***
Editor : Talib