RADAR PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti tingginya jumlah rumah tidak layak huni Sulteng sebagai faktor utama yang membuat angka kemiskinan sulit turun.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Senin (30/3/2026), Anwar Hafid menyebut sejumlah daerah masih menjadi kantong kemiskinan.
Wilayah seperti Parigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, dan Sigi disebut memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan banyaknya rumah tidak layak huni Sulteng di daerah tersebut.
Gubernur mengungkapkan, hasil diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara daerah dan Kota Palu.
Di Palu, meski banyak warga tidak memiliki rumah pribadi, mereka tetap tinggal di hunian layak seperti kos atau rumah sewa.
Sementara di daerah, warga dengan penghasilan cukup justru masih tergolong miskin karena tinggal di rumah tidak layak huni tanpa fasilitas dasar.
“Bisa jadi penyebab angka kemiskinan sulit turun karena masih banyak rumah tidak layak huni,” ujar Anwar.
Ia menilai, selama ini program penanganan kemiskinan belum menyentuh akar persoalan, khususnya sektor perumahan.
Fokus pembangunan masih dominan pada infrastruktur dan akses, sementara perbaikan hunian belum optimal.
Selain itu, program bantuan perumahan dinilai belum tepat sasaran karena cenderung menjangkau kelompok setengah mampu.
Gubernur mengusulkan perubahan kebijakan dengan memberikan bantuan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin.
Mulai dari penyediaan lahan hingga pembangunan rumah siap huni agar benar-benar bisa diakses kelompok paling membutuhkan.
Ia memperkirakan, satu unit rumah sederhana membutuhkan anggaran sekitar Rp86 juta hingga siap ditempati.
Pemerintah provinsi kini memiliki akses terhadap data DTSEN untuk memetakan kondisi rumah masyarakat secara lebih akurat.
Dengan data tersebut, penyaluran bantuan rumah tidak layak huni Sulteng diharapkan lebih tepat sasaran.
Langkah ini dinilai penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat paling miskin.
Anwar menargetkan, jika program perbaikan rumah dijalankan konsisten mulai 2027, angka kemiskinan bisa ditekan signifikan.
Dari sekitar 10 persen saat ini, ditargetkan turun menjadi 6 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Ia pun mengajak DPRD untuk mendukung kebijakan tersebut melalui alokasi anggaran yang lebih besar.
“Kalau ini kita kerjakan bersama, saya yakin angka kemiskinan bisa turun signifikan,” tegasnya.
Fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni Sulteng dinilai menjadi langkah kunci untuk menekan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran.***
Editor : Muhammad Awaludin