RADAR PALU – Di balik aktivitas melaut yang tampak rutin di pesisir Parigi Moutong, tersimpan persoalan yang terus menghimpit nelayan kecil.
Ketimpangan harga ikan antara tingkat nelayan dan pasar menjadi keluhan utama yang hingga kini belum menemukan solusi nyata.
Unding (50), seorang nelayan setempat dari desa Silanga kecamatan siniu, mengungkapkan bahwa selama ini ia dan rekan-rekannya hanya bisa menjual hasil tangkapan kepada pengepul atau pedagang ikan keliling.
Kondisi ini membuat posisi tawar nelayan menjadi lemah, karena harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli, Selasa (24/3/2026).
“Biasanya kami jual ikan ke pengepul dengan harga murah. Mau tidak mau harus dijual cepat, karena ikan tidak bisa disimpan lama,” ujar Unding.
Ia mencontohkan, ikan hasil tangkapannya kerap dihargai sekitar Rp10 ribu untuk delapan ekor. Salah satu pembeli yang disebut adalah Aziza. Namun setelah sampai di pasar, ikan tersebut dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada masyarakat.
“Pas di pasar harganya sudah beda. Bisa lebih mahal dari yang kami jual. Jadi keuntungan lebih banyak di pengepul,” tambahnya.
Menurut Unding, kondisi ini sudah berlangsung lama dan seolah menjadi hal yang lumrah. Nelayan tidak memiliki banyak pilihan selain melepas hasil tangkapan dengan harga rendah, meski tidak sebanding dengan jerih payah mereka di laut.
Selain persoalan selisih harga, nelayan juga dihadapkan pada ketidakpastian pendapatan, terutama ketika harga ikan di pasaran mengalami penurunan. Dalam kondisi tersebut, penghasilan nelayan bisa sangat minim.
“Kalau harga ikan turun, penghasilan kami juga ikut turun. Kadang hanya sekitar Rp150 ribu saja dari sekali melaut,” ungkapnya.
Situasi ini semakin berat karena biaya operasional seperti bahan bakar dan peralatan terus meningkat, sementara hasil yang diperoleh tidak menentu.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengakui bahwa persoalan tata niaga ikan masih menjadi tantangan di wilayah pesisir. Ia menyatakan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi agar nelayan tidak terus dirugikan oleh sistem distribusi yang ada.
“Kami memahami keluhan nelayan terkait harga ikan yang tidak stabil dan selisih harga di pasar. Pemerintah daerah akan mendorong penguatan sistem distribusi, termasuk optimalisasi tempat pelelangan ikan agar harga bisa lebih transparan dan adil,” ujar Erwin.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi nelayan, sehingga tidak hanya bergantung pada pengepul.
“Kami ingin nelayan punya pilihan, tidak hanya menjual ke satu pihak saja. Ke depan, akan diupayakan program pemberdayaan, termasuk fasilitas penyimpanan dan penguatan kelembagaan nelayan,” tambahnya.
Sementara itu, Unding berharap langkah-langkah tersebut tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh nelayan kecil.
“Kami hanya ingin harga yang adil. Supaya kerja keras kami di laut bisa cukup untuk kebutuhan keluarga,” harapnya.
Persoalan ini menjadi cerminan bahwa nelayan kecil masih berada dalam posisi rentan. Diperlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat, seiring dengan potensi sumber daya laut yang melimpah di Parigi Moutong.(Cr5)
Editor : Muchsin Siradjudin