RADAR PALU - Suasana di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jumat (27/2/2026), dipenuhi mahasiswa dari berbagai organisasi. Mereka datang membawa spanduk dan bergantian menyampaikan tuntutan, dengan satu isu yang paling sering disebut: pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan polisi. Massa meminta DPRD membuka ruang dialog resmi agar evaluasi program dan sejumlah tuntutan lain dapat dibahas secara terbuka.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi HMI, PMII, KAMMI, GMNI, GMKI, dan organisasi kemahasiswaan lainnya menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menilai sejumlah kebijakan, termasuk MBG, perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan transparan.
Selain MBG, mahasiswa juga menyinggung tuntutan reformasi di tubuh Polri, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Massa aksi sempat menunggu cukup lama sebelum akhirnya ditemui anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi NasDem, Abdul Rahman, yang juga anggota Komisi IV dari daerah pemilihan Donggala–Sigi.
Dialog berlangsung dalam suasana tegang, namun berujung pada kesepakatan untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui forum resmi.
Dalam berita acara yang ditandatangani bersama, DPRD Sulawesi Tengah sepakat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pimpinan DPRD, gubernur, aparat kepolisian, serta dinas terkait, termasuk pendidikan dan kesehatan.
RDP dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 10.00 WITA di Gedung DPRD Sulawesi Tengah.
Abdul Rahman mengatakan dirinya telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan DPRD setelah menerima aspirasi mahasiswa.
Baca Juga: DPRD Ingatkan Risiko Mahasiswa Terima Bantuan Ganda BERANI CERDAS
“Saya sudah langsung menghubungi Ketua DPRD dan beliau mengarahkan agar aspirasi ini ditindaklanjuti. Insya Allah mahasiswa akan diterima secara resmi,” ujarnya.
Ia memastikan kesepakatan awal sudah ditandatangani sebagai dasar pelaksanaan RDP.
“Tadi kesepakatan sudah saya tanda tangan. Mudah-mudahan pertemuan nanti bisa dihadiri pimpinan DPRD, gubernur, dan pihak terkait,” katanya.
Menurut dia, program MBG menjadi salah satu fokus utama tuntutan mahasiswa, meski ada sejumlah isu lain yang turut disampaikan dalam aksi tersebut.***
Editor : Muhammad Awaludin