RADAR PALU - Upaya membangun pemerintahan yang bersih di Sulawesi Tengah diarahkan dari titik paling dekat dengan warga: desa. Dari sana, nilai transparansi dan kejujuran diharapkan tumbuh dan mengakar.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan harapan itu saat memberi penghargaan kepada Desa Kota Raya Selatan, Parigi Moutong, yang menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan di sela peresmian Pos Bantuan Hukum dan deklarasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba, di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah provinsi menetapkan 12 desa sebagai calon Desa Percontohan Antikorupsi Sulawesi Tengah. Penyerahan disaksikan Menteri Desa, Yandri Susanto.
Kedua belas desa itu berasal dari berbagai wilayah di Sulteng, dari pesisir hingga pegunungan. Mereka akan mengikuti tahapan pendampingan hingga akhir 2026.
Proses pendampingan dimulai dengan bimbingan teknis oleh KPK, dilanjutkan pemantauan oleh tim provinsi dan kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Hasilnya akan dinilai secara bertahap hingga masuk penilaian akhir oleh KPK RI.
Anwar Hafid berharap program ini tidak berhenti pada segelintir desa. Ia ingin praktik tata kelola yang bersih menjadi budaya di seluruh desa di Sulawesi Tengah.
“Kalau bisa bukan hanya dua belas. Harapannya semua desa,” ujarnya.
Secara nasional, desa menjadi fokus penting dalam strategi pencegahan korupsi. KPK mendorong penguatan tata kelola desa sebagai fondasi membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.***
Editor : Muhammad Awaludin