Kemenkum Sulteng Harmonisasi Raperbup Banggai tentang Pemanfaatan Pekarangan
RADAR PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang Gerakan Pemassalan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Rabu (21/10/2026), bertempat di Aula Kebangsaan, Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Sopian, sebagai bagian dari upaya mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif.
Rancangan peraturan ini mengangkat pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lingkungan tempat tinggal.
Baca Juga: Praperadilan Kandas, Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp4,76 Miliar Sah
Pekarangan yang dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, maupun komoditas lain sesuai kondisi wilayah, sehingga berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Gerakan pemassalan pemanfaatan lahan pekarangan juga memerlukan dukungan kebijakan yang terarah agar pelaksanaannya tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat.
Pengaturan yang jelas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan kebiasaan memanfaatkan lahan secara produktif, serta membangun kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan mulai dari lingkungan rumah tangga.
Baca Juga: Fakultas Kedokteran Untad Kenalkan SiAP-PKM, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Puskesmas Pantoloan
Dalam proses harmonisasi, rancangan peraturan ditelaah dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, ketepatan rumusan, serta kejelasan norma yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.
Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa pembentukan regulasi daerah harus mampu mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
“Pemanfaatan lahan pekarangan merupakan langkah yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga untuk mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena itu, pengaturannya perlu disusun secara jelas agar gerakan ini dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat nyata,” ujar Rakhmat Renaldy.
