RADAR PALU — Kanwil Kemenkum Sulteng memperkuat pemahaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan jaminan fidusia melalui keikutsertaan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia”, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi forum pertukaran informasi antara unsur pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk melihat implementasi kebijakan jaminan fidusia sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat maupun penyelenggara layanan.
Dalam diskusi, Tim AIEK yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya, Yogi Tracka, S.E., M.M., memaparkan hasil analisis mengenai sejumlah persoalan dalam implementasi jaminan fidusia. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, ditemukan sedikitnya lima kasus tindak pidana utama terkait jaminan fidusia di Provinsi Lampung.
Baca Juga: Pemanfaatan Teknologi Digital Perkuat Jangkauan Layanan Literasi Hukum Masyarakat
Analisis tersebut mengidentifikasi sejumlah akar persoalan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat selaku debitur, kendala sumber daya dan teknis pada sistem AHU Fidusia Online, hingga perlunya penguatan pengawasan dan evaluasi.
Atas kondisi tersebut, sejumlah rekomendasi yang mengemuka meliputi penguatan literasi masyarakat, pengawasan secara terpadu, serta modernisasi sistem AHU Online.
Perspektif akademik turut memperkaya pembahasan. Akademisi Universitas Lampung, Selvia Oktaviana, S.H., M.H., menjelaskan perkembangan konstruksi jaminan fidusia dari perspektif teori dan praktik.
Fidusia dalam perkembangannya memiliki keterkaitan dengan konsep fiducia cum creditore contracta, sebelum berkembang menjadi pranata jaminan kebendaan modern dalam sistem hukum Indonesia.
Pembahasan juga menyoroti konstruksi hukum jaminan fidusia yang meliputi perjanjian pokok, pembebanan fidusia, hingga lahirnya hak jaminan.
Pemahaman terhadap setiap tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan jaminan fidusia berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Baca Juga: Peneliti FKIP Untad Hadirkan Alat Peraga Digital Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembelajaran STEAM
Sementara itu, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Risbina Sinaga, A.Md., S.M., memberikan pemaparan teknis mengenai layanan jaminan fidusia. Layanan tersebut mencakup permohonan hak akses aplikasi, pendaftaran, perubahan, perbaikan, pemberitahuan penghapusan, hingga pencarian dan pengunduhan data.
