RADAR PALU - Dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Banggai, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai menyelenggarakan Pertemuan Publikasi Stunting Lintas Sektor tahun 2026, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013, prevalensi stunting di Kabupaten Banggai tercatat sebesar 35,6 persen. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 31,5 persen menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017.
Selanjutnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di kabupaten ini turun lagi menjadi 24,3 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 29,1 persen, atau meningkat sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Polresta Banggai Resmi Dikukuhkan, Polres Banggai Laut Turut Diresmikan
Menanggapi dinamika tersebut, Kabupaten Banggai telah memulai aksi pencegahan stunting sejak tahun 2015 melalui inovasi Posyandu Prakonsepsi.
Pada tahun 2019, lokasi fokus pencegahan stunting ditetapkan sebanyak 10 desa. Melalui kegiatan Rembuk Stunting tingkat kabupaten, cakupan desa lokus pencegahan stunting kemudian diperluas menjadi 75 desa pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 45 desa lokus.
Mewakili Bupati Banggai, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, drs. H. Alfian Djibran, M.M., M.H., mengatakan bahwa upaya penanganan stunting sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Banggai.
“Oleh karena itu, penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan. Persoalan ini berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga kondisi ekonomi keluarga,” ujar Alfian saat membacakan sambutan Bupati Banggai.
Menurutnya, pertemuan publikasi stunting ini bukan hanya sekadar menyampaikan angka, tetapi menjadi instrumen untuk melihat kondisi secara objektif, mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, serta menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar menjadikan isu stunting sebagai bagian dari prioritas pembangunan wilayah dan terus berpartisipasi melalui berbagai bentuk dukungan serta tanggung jawab sosial yang dapat memperkuat program penurunan stunting, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
“Keberhasilan penanganan stunting tidak dapat hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang telah kita laksanakan, tetapi dari seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
